Tiga Tahun Terakhir, Angka Stunting di Buleleng Turun Signifikan

WABUP Nyoman Sutjidra menerima tim Koordinasi serta Supervisi Program Percepatan Penurunan Stunting oleh Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI, di ruang rapat unit IV kantor Bupati Buleleng. Foto: ist

BULELENG – Angka prevalensi stunting di Buleleng terus mengalami penurunan signifikan sejak tiga tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2019 angka prevalensi stunting sebesar 22,05 persen, tapi pada tahun 2021 lalu mencapai di angka kisaran 8,9 persen. Ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh pihak.

Hal ini terungkap saat Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, ketika menerima tim Koordinasi serta Supervisi Program Percepatan Penurunan Stunting oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada Senin (4/7/2022) di ruang rapat unit IV kantor Bupati Buleleng.

Read More

Sutjidra yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Buleleng mengatakan, posisi akhir di tahun 2021, angka prevalensi stunting di Buleleng mencapai 8,9 persen. Bahkan data hingga Februari 2022, angka prevalensi stunting mencapai 4,20 persen. Ini membuktikan terjadi penurunan signifikan dari tahun 2019.

“Gerakan nasional penurunan angka stunting mulai dicanangkan. Pada saat itu, angka prevalensi stunting mencapai 22,05 persen. Target hingga tahun 2024, angka prevalensi stunting di Buleleng kurang lebih sebesar 5 persen,” kata Sutjidra.

Capaian angka tersebut jauh di bawah target nasional yaitu 14 persen. Semua capaian ini berkat upaya seluruh pihak, dari perluasan cakupan kegiatan pelayanan di Posyandu. Kegiatan pelayanan diperluas dengan pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi desa. “Penurunan angka stunting adalah kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” paparnya.

Sementara Fungsional Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rohmanto menjelaskan, KPK saat ini melaksanakan tematik pengawasan program penurunan stunting nasional. Mengingat, kini program penurunan angka stunting menyedot anggaran yang luar biasa dari pemerintah pusat.

Bali merupakan daerah kedua usai Yogyakarta yang dikunjungi, karena dipandang mampu menurunkan angka stunting. Kedatangannya ini hanya untuk bisa mengetahui apakah program dari pusat implementasinya cukup baik atau tidak, karena KPK ingin memberi masukan terkait program yang berasal dari DAK fisik maupun nonfisik.

“Kami ingin melihat program yang dijalankan untuk bisa menurunkan stunting. Dengan turunnya angka prevalensi stunting, ini sangat luar biasa, berarti bekerjanya sudah sesuai jalur. Hanya, masukannya, kenapa tidak berinovasi memakai sistem aplikasi yang bisa menentukan titik-titik risiko tinggi dan, bisa dipantau?” pungkas Tri Budi. rik

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.