Sengkarut Buruh Migran, Pemprov Rencanakan MoU dengan Kabupaten/Kota

  • Whatsapp
WAGUB NTB didampingi Asisten I Setda NTB saat memimpin rakor dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyikapi masalah buruh migran asal NTB, Kamis (3/12/2020). Foto: ist
WAGUB NTB didampingi Asisten I Setda NTB saat memimpin rakor dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyikapi masalah buruh migran asal NTB, Kamis (3/12/2020). Foto: ist

MATARAM – Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan, persoalan tenaga kerja terutama buruh migran di wilayahnya akan dapat diselesaikan jika aturan ditegakkan.   Hal itu menyusul,  pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran yang didalamnya secara tegas telah mengatur pembagian kewenangan tugas dan tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota.

‘’Sengkarut masalah buruh migrain seharusnya tidak berlarut-larut jika kita mampu memadomi aturan yang sudah ada itu. Tinggal tugas kita adalah menyiapkan strategi yang jelas. Di antaranya, memulai melakukan literasi, rekrutmen dan penanganan masalah bersama dengan pemda kabupaten/kota,’’ tegas Wagub saat memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kantor Gubernur, Kamis (3/12/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Wagub, jika OPD terkait dapat utuh memedomani UU Nomor 18 Tahun 2017, maka beberapa persoalan mendasar tentang sengkarut buruh migran akan bisa cepat dilakukan.  Sebab, dalam aturan sudah digariskan soal sistem ketenagakerjaan mulai dari pelatihan, pengiriman sampai pemulangan ataupun perlindungan telah diatur dengan rinci di dalamnya.

Untuk itu, diperlukan harus adanya komitmen bersama dengan pemda kabupaten/kota dalam bentuk nota kesepakatan untuk mulai membenahi lagi sistem ketenagakerjaan di NTB. ‘’Selain itu, mempersiapkan tenaga kerja yang handal dengan kompetensi tinggi berikut jaminan dan perlindungan serta serapan tenaga kerja lokal di kawasan KEK Mandalika harus dipersiapkan mulai dari sekarang,’’  kata Wagub.

Baca juga :  Bule Ceburkan Motor di Tanah Ampo, Dishub Karangasem Sebut Sekuriti Dibohongi Pelaku

Ia menugasi jajaran Disnaker setempat agar mulai melakukan kerja sama dengan Dikbud NTB terkait link and match-nya. Hal ini dimaksudkan agar lulusan SMK dan pelatihan pelatihan tenaga kerja lain seperti BLK harus dapat menjembatani calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tak hanya itu, kata Wagub, Posyandu Keluarga juga dapat dimanfaatkan untuk literasi tentang sistem rekrutmen, pasar kerja sampai screening untuk menekan tenaga kerja ilegal luar negeri. ‘’Makanya, saya minta agar peran Disnakertrans kabupaten/kota penting untuk ikut mengintervensi kegiatan Posyandu Keluarga terutama daerah penyumbang tenaga kerja besar seperti Lombok Timur,’’ ucap Rohmi.

‘’Selalu ada cara mengatasi masalah. Temukan dulu dimana masalahnya untuk kita cari solusi bersama lewat MoU,’’ sambung Wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hj. Wismaningsih Drajadiah, mengatakan, isu strategis tenaga kerja di antaranya, pengangguran terbuka, persaingan kompetensi, penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan lainnya.  Menurut dia, angka pengangguran terbuka misalnya. Kini, naik 0,94 persen pada periode Agustus 2019-2020. Dimana,  dari sekitar 85 ribu menjadi 100 ribuan orang.

Selanjutnya, grade kompetensi level tinggi masih kurang sehingga dibutuhkan pelatihan lanjutan seperti BLK yang dirasakan masih kurang dalam sarana dan prasarana.  ‘’Program unggulan BLK punya daya tampung 1.500 sementara banyak calon tenaga kerja dari SMK atau lainnya kompetensinya masih kurang,’’ ujar Wismaningsih.

Baca juga :  [Fenomena Ekonomi] Tuak, Arak dan Berem

Ia menjelaskan, selama ini SMK lebih diarahkan menjadi enterpreneur dan bukan keterampilan untuk kebutuhan tertentu di pasar kerja. Analisa pasar kerja dan kebutuhan KEK Mandalika sendiri di sektor hospitality seperti hotel dan lainnya untuk posisi tertentu masih sangat kurang. ‘’Belum lagi untuk sektor lain di KEK Mandalika saja untuk mendukung pasar kerja disana,’’ ucap Wismaningsih.

Terkait buruh migran, Wismaningsih menyebut setiap tahun jumlahnya selalu meningkat. Tahun ini ada sekitar 6.865 TKI yang bekerja. Terbesar di perkebunan kelapa sawit yang berasal dari kecamatan Sakra, Lombok Timur.

‘’Kami siap mendukung langkah dan kebijakan Bu Wagub untuk mulai lagi membenahi sistem tenaga kerja mulai dari desa/dusun dengan tanggungjawab sesuai UU,’’ tandasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.