Sekda Dukung Pengawasan Dana Desa dengan Aplikasi Siswaskeudes

  • Whatsapp
SEKDA Bali berfoto bersama dalam acara workshop pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siswaskeudes di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (7/12/2020). Foto: ist
SEKDA Bali berfoto bersama dalam acara workshop pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siswaskeudes di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (7/12/2020). Foto: ist

DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendukung digitalisasi sistem pengawasan penggunaan dana desa melalui aplikasi Siswaskeudes yang dirancang Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia menilai langkah ini sebagai bagian penting dalam transpormasi birokrasi khususnya di bidang pengawasan. 

Hal tersebut diungkapkan Dewa Indra dalam saat workshop pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siswaskeudes di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (7/12/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, di tengah dinamika yang dihadapi dewasa ini, tugas dalam bidang pengawasan sudah tak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara yang masih konvensional. Sejalan dengan transpormasi birokrasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah, bidang pengawasan menurutnya tak boleh ketinggalan dan harus mengikuti dinamika tersebut. 

Oleh sebab itu, ia menyambut positif diluncurkannya sistem pengawasan berbasis digital melalui aplikasi Siswaskeudes. Ia menyebut Siswaskeudes sebagai aplikasi baru yang efektif, efisien dan memudahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana desa. 

“Ini akan memudahkan APIP kita, karena Bali memiliki 739 desa yang tentunya berat kalau diawasi secara fisik,” ujarnya.

Baca juga :  Sengketa Pilkada Sumbawa, Keterangan Ahli Belum Gambarkan Kecurangan Terjadi TSM

Dalam konteks pengawasan penggunaan dana desa, Dewa Indra mengingatkan jika APIP punya tanggung jawab yang besar. Karena ketika ada laporan dari masyarakat, APIP yang pertama kali bertugas untuk menyelesaikan. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar APIP bekerja dengan sungguh-sungguh dan memastikan dana desa dimanfaatkan secara benar sesuai dengan regulasi. 

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri, Dr. Tumpak H. Simanjuntak, menyampaikan bahwa lembaga pemerintahan memang tengah gencar melakukan transformasi birokrasi. Dalam catatan Kemendagri, saat ini tiap lembaga masih membuat aplikasi secara parsial dan belum terintegrasi. 

Ia berharap, suatu saat nanti seluruh aplikasi itu bisa digabungkan dalam sebuah big data yang terintegrasi sehingga tak menghabiskan banyak biaya untuk pembuatannya. 

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, menambahkan, aplikasi Siswaskeudes dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Kegiatan workshop diikuti oleh jajaran inspektorat provinsi dan kabupaten/kota se-Bali. alt

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.