Satu Lagi PNS Buleleng Diberhentikan Sementara, Terkait Korupsi Hibah PEN Pariwisata

  • Whatsapp
NYOMAN Gede Gunawan saat digiring menuju mobil tahanan di kantor Kejari Buleleng, Selasa (23/2/2021). Foto: ist
NYOMAN Gede Gunawan saat digiring menuju mobil tahanan di kantor Kejari Buleleng, Selasa (23/2/2021). Foto: ist

BULELENG – Pascapenahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana hibah PEN Pariwisata, kini Nyoman Gede Gunawan (Nyoman GG) yang menjabat Kabid di lingkup Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng, Bali, akhirnya resmi diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan pemberhentian sementara sebagai PNS tersebut, maka secara otomatis jabatannya sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran Pariwisata Dispar Buleleng harus dilepaskannya, termasuk gaji yang diterima sebagai hak-nya hanya 50 persen dari gaji sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Buleleng, Gede Wisnawa, mengatakan, surat untuk pemberhentian sementara terhadap Nyoman GG telah disiapkan. ‘’Surat sudah kami siapkan, jadi per hari ini Selasa 23 Februari 2021 sudah diberhentikan sementara,’’ kata Wisnawa, Senin (23/2/2021).

Total ada delapan orang pejabat di lingkup Dispar Buleleng kini telah diberhentikan sementara sebagai PNS, mengingat mereka semua ini sudah berstatus tersangka dan dilakukan penahanan atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana hibah PEN Pariwisata.

Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Bupati Buleleng juga telah menunjuk delapan orang sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Khusus jabatan Plt. Kepala Dispar Buleleng, Bupati Buleleng menunjuk Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng, Ni Made Rousmini mengisi sementara jabatan tersebut.

Baca juga :  KPU Tabanan Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak

Sedangkan untuk tujuh jabatan lainnya setingkat Kasi dan Kabid kini ditempati oleh pejabat internal di Dispar Buleleng. Diakui Wisnawa, secara aturan diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai seorang Plt, untuk menghindari kekosongan jabatan.

Selain itu juga, agar pekerjaan pada instansi tersebut tidak terganggu dengan situasi yang ada. “Selanjutnya untuk pengisian (jabatan Kepala Dispar secara definitif) adalah kewenangan pak Bupati. Jadi kami masih menunggu petunjuk, karena situasinya masih seperti begini,” pungkas Wisnawa. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.