POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Memperkuat sinergi kelembagaan dan mendorong penguatan pengawasan pemilu serta literasi demokrasi, Bawaslu Bali melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, di DPRD Bali, Rabu (14/5/2025). Kesempatan itu digunakan Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan DPRD Bali, khususnya terkait dana hibah anggaran, yang digunakan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Bali 2024.
“Kami telah menyerahkan kembali sisa anggaran hibah secara serentak pada 9 April kemarin, dengan jumlah hampir Rp11 miliar. Efisiensi ini menjadi bukti komitmen kami terhadap akuntabilitas publik,” ujar Suguna.
Dewa Made Mahayadnya mengapresiasi capaian Bawaslu Bali yang dinilai berhasil menjaga stabilitas dan integritas pemilu, di tengah dinamika politik yang tinggi. “Bawaslu Bali menunjukkan kinerja luar biasa. Pemilu yang awalnya diprediksi akan berlangsung penuh dinamika, justru berjalan damai dan tanpa sengketa berlarut. Ini menunjukkan profesionalisme dan efisiensi dalam pengawasan,” puji Dewa Jack, sapaan karib politisi PDIP itu.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menjelaskan, saat ini Bawaslu Bali tengah menggencarkan upaya penguatan partisipasi publik melalui pendidikan pengawasan partisipatif. Dia berkata pengawasan partisipatif bukanlah hasil dari kegiatan sesaat. “Membangun rasa peduli, kritis, dan tanggung jawab warga dalam mengawal proses demokrasi adalah proses panjang, yang harus dilakukan secara berkelanjutan, bahkan di luar masa tahapan pemilu,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, mengusulkan kerja sama antara Bawaslu Bali dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta lembaga pendidikan. Tujuannya guna menjangkau pemilih pemula dan kelompok disabilitas dalam peningkatan literasi politik. Dia mendaku ingin membangun generasi muda yang tidak hanya paham tentang pemilu, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi yang sehat dan inklusif. “Literasi politik harus ditanamkan sejak dini, termasuk kepada kelompok disabilitas yang juga memiliki hak dan peran dalam kehidupan berdemokrasi,” ujar Dodo, panggilan akrab komisioner berpostur sentosa ini.
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, menekankan pentingnya pertukaran informasi hukum antarlembaga. Dia mengusulkan kerja sama akses antara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Bali dan Bawaslu Bali untuk mempermudah akses terhadap regulasi.
“Kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan JDIH DPRD Bali agar ada saling akses informasi, khususnya terkait regulasi seperti perda dan perbawaslu. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat pemahaman hukum antarlembaga, serta mendukung kerja-kerja pengawasan yang berbasis regulasi,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Dewa Jack menyatakan dukungan dan mendorong agar program-program Bawaslu terus dikembangkan, terutama dalam membangun kesadaran demokrasi generasi muda dan kelompok rentan. “Saya sangat setuju pendidikan politik menyasar generasi milenial, Gen Z, utamanya kelompok disabilitas. Penyelenggara pemilu tidak berhenti saat pemilu saja, harus terus bergerak membangun kesadaran demokrasi,” pesannya menandaskan. hen
