Menjual Mimpi Era Emas Winasa di Pilkada Jembrana

  • Whatsapp
GUS Hendra
GUS Hendra

MENONTON debat paslon Pilkada Jembrana 2020, Jumat (6/11) melalui kanal Youtube, ada dua hal mengusik perhatian saya. Pertama, saat penayangan visi-misi paslon nomor urut 2, Tamba-Patriana Krisna (Ipat), terselip foto Bupati Jembrana periode 2000-2010, I Gde Winasa. Kedua, Kembang Hartawan sebagai kandidat Bupati nomor urut 1, menyindir lawannya sebagai “banyak mengagungkan masa silam” pada era Winasa. Meski Kembang mengakui banyak kebaikan di era Winasa, tapi hal tidak baik juga banyak.

“JKJ punya utang 3 miliar, Megumi tidak ada bekasnya, (pabrik) kompos juga banyak masalah. Ini jangan terjadi lagi,” seru Kembang.

Bacaan Lainnya

Terlepas bagaimana khalayak jalannya debat kandidat itu, memajang foto Winasa oleh Tamba-Ipat sulit untuk tidak disebut anomali politik. Winasa kini mendekam di penjara lantaran sejumlah kasus korupsi, itulah soalnya. Karena menggunakan simbol Winasa, berarti Tamba-Ipat menjadikan sosok Winasa sebagai simbol layak jual untuk mencuri hati warga Jembrana. Mereka juga secara halus memberitahu publik sesungguhnya Winasa masih dicintai rakyat Jembrana, setidaknya sebagian.

Strategi serupa juga digunakan Partai Berkarya, yang didirikan Tommy Soeharto, dengan menjual citra mantan Presiden Soeharto sebagai menu utama mendulang simpati masyarakat saat Pileg 2019. Meski Soeharto lengser karena reformasi dan dikaitkan banyak kasus korupsi, faktanya masih banyak merindukan sosoknya yang dianggap menghadirkan “aman dan sejahtera” saat menjabat. Keadaan ini mirip juga dengan Stokcholm Syndrome, yakni korban penculikan lambat laun menyukai, bahkan jatuh cinta, kepada penculiknya. Teori ini dicetuskan kriminolog Nils Bejerot berdasarkan evaluasi atas perampokan Sveriges Kreditbank di Stockholm, Swedia tahun 1973.

Baca juga :  Terapkan Distansi Fisik di TPS, Siap-siap Anggaran Pilkada Membengkak

Dari keunikan itu sekurang-kurangnya ada tiga hal yang bisa dicermati. Pertama, parpol dalam Koalisi Jembrana Maju (KJM) secara sadar mengusung Winasa sebagai ikon perjuangan. Secara genealogis, Winasa merupakan ayah dari Ipat, sedangkan ibunya adalah Ratna Anie Lestari, mantan Bupati Banyuwangi, Jatim. Sebagai catatan, Winasa dan Ratna pernah masuk rekor Muri sebagai pasangan suami istri bupati di dua daerah berbeda.

Dengan mengusung Ipat sebagai anak biologis Winasa, KJM menyodorkan wacana bahwa kejayaan era Winasa dapat dikembalikan dan dieksekusi oleh Ipat. Seminim-minim pengalaman Ipat dalam kebijakan publik, niscaya Winasa akan membantunya. Namun, hal ini juga berarti bahwa Ipat merupakan personifikasi atau melangkah dalam bayang-bayang Winasa.

Kedua, kampanye Tamba-Ipat untuk mengembalikan kejayaan Jembrana pada era Winasa. Suka tidak suka harus diakui, selama dua periode menjabat Bupati banyak perubahan fundamental lahir dari gagasan visioner Winasa. Yang paling fenomenal kala itu yakni kebijakan gratis pendidikan dari SD sampai SMA. Sebagai daerah terbilang miskin di Bali, Jembrana melejit di tataran nasional dengan aneka kebijakan publik yang mampu membuat Kabupaten Badung yang jauh lebih kaya seperti redup disandingkan dengan Jembrana.

Pakar semiotika, Benny H. Hoed, menyebut istilah pengkondisian, yang dalam linguistik disebut stimulus respons. Misalnya anak kecil diajarkan menerima dengan tangan kanan sebagai “tangan manis”, dan jika menerima dengan tangan kiri ditegur sebagai tidak sopan. Latihan ini merupakan pembiasaan yang berakhir dengan kebiasaan munculnya rasa tidak enak jika melanggar. Terbiasa dengan banyak hal gratis seperti era Winasa, tentu melahirkan rasa kurang nyaman setelah itu ketika disuruh membayar.

Baca juga :  Musda Golkar dan Legitimasi Kuasa Demer

Filsuf Prancis, Jean Baudrillard, menyebut pencitraan mendiskualifikasi kategori kebenaran yang menyebabkan tidak bisa lagi dibedakan antara realitas, representasi, simulasi, kepalsuan dan hiperealitas. Pencitraan Winasa dengan pelbagai kebijakannya itu kian terlegitimasi, dan lekat di benak masyarakat, karena belum pernah ada lagi masa keemasan yang dipersepsikan sama terjadi setelah itu.

Ketiga, menjual Winasa yang saat ini berstatus terpidana sulit dielakkan sebagai sindiran nyata, bahwa era Artha-Kembang Hartawan kurang tersaji hal monumental yang bisa dijadikan rujukan untuk memilih. Meski banyak prestasi di era Kembang 10 tahun sebagai Wakil Bupati, tapi kurang mampu menyaingi gaung ketika Winasa menjabat Bupati. Hal ini kelihatannya akan membuat Kembang-Sugiasa cenderung mengandalkan pemilih tradisional dari basis-basis PDIP yang militan, tapi berbagi pemilih rasional dengan Tamba-Ipat.

Berdasarkan catatan Winasa, selama Januari hingga pertengahan Juni 2010 silam, Pemkab Jembrana menerima 1.837 kunjungan dari pemerintah maupun swasta yang ingin tahu pemanfaatan teknologi informasi di Jembrana. Para tamu itu hendak belajar bagaimana Jembrana dengan PAD kecil mampu membuat Jembrana Smart Card (J-Smart). Pada era Winasa juga Jembrana mampu menerapkan konsep digital city ketika hal itu masih jadi wacana di Indonesia (swa.co.id, 2010).

Bagi Kembang-Sugiasa, inilah momentum tepat membuktikan sejauh mana kemampuan dan warisan citra positif PDIP dapat menghegemoni rakyat Jembrana. Sementara bagi Tamba-Ipat, kontestasi ini juga media mengukur seberapa harum nama Winasa yang dijadikan simbol perjuangan. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat Jembrana menyikapi menu jualan mimpi mengembalikan era keemasan Winasa itu. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.