TELAAH hajatan kepemiluan yang akurat meniscayakan adanya data yang valid, dan untuk itu dibutuhkan pengarsipan nan memadai. Menggaungkan kearsipan yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat, KPU Bali mengagendakan lomba kearsipan untuk KPU kabupaten/kota di Bali.
“Tagline (slogan) kami itu ‘KPU Melayani’. Bagaimana melayani dengan baik kalau masyarakat cari arsip saja susah di KPU?” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Selasa (2/2/2021).
Lomba kearsipan itu, terangnya, bertujuan agar semua KPU di Bali benar-benar baik menyimpan arsip. Terutama data-data yang dibutuhkan masyarakat, karena KPU juga mendukung keterbukaan informasi publik. Misalnya data hasil pemilu, data perolehan suara caleg, data jumlah TPS, dan sebagainya. Data-data semacam itu, urainya, dapat digunakan untuk analisis politik ketika ada kontestasi.
“Kami setiap tahun menyiapkan data perolehan suara parpol untuk dana banpol, KPU membuat sendiri meski belum diminta. Data itu penting karena kewajiban untuk parpol mengotentifikasi dalam pencairan dana banpol. Apalagi KPU Bali termasuk dalam Instansi Informatif menurut Komisi Informasi,” ulasnya.
Kata dia, ada sejumlah indikator penilaian dalam lomba kearsipan nanti. Antara lain kecepatan mendapat data, bagaimana cara penyimpanan data, seperti apa ruangannya, dan indikator lain. Meski mendaku ada hadiah, Lidartawan tidak merinci nilai atau bentuknya.
Lebih jauh diutarakan, saat ini ada sejumlah data yang sulit atau tidak dapat ditemukan. Misalnya terkait Pemilu 2004 saat kali pertama dilakukan pemilihan Presiden secara langsung. Namun, dia menyebut kendala pendataan saat itu karena belum semua dikomputerisasi.
“Karena itu perlu kita belajar pengarsipan, misalnya dengan komputerisasi. KPU juga harus tahu retensi (masa berlaku) arsip itu, kapan bisa dimusnahkan, dan sebagainya. Kalau memang digitalisasi, harus jelas juga bagaimana penyimpanannya,” urainya.
Sedikit “bocoran”, Lidartawan menyebut penilaian dilakukan secara faktual. Dia dan Sekretaris KPU Bali akan sidak ke KPU kabupaten/kota untuk mencari data tertentu, misalnya perolehan suara caleg A saat Pileg 2014. Berapa lama waktu diperlukan mencari data itu akan dinilai. “Penilaiannya komprehensif sesuai faktual di lapangan agar arsip benar-benar disimpan dengan baik. Semua itu demi pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. hen
