POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Seratusan mahasiswa dari BEM Universitas Udayana dan organisasi kepemudaan berunjuk rasa damai di depan gedung DPRD Bali, Senin (22/6/2026) sore. Dalam Aksi Bali Bergerak itu mereka menyuarakan sejumlah tuntutan untuk perbaikan kondisi negara. Di antaranya soal kenaikan harga BBM nonsubsidi, kasus korupsi program Makan Gizi Gratis (MBG) dan segera disahkannya RUU Perampasan Aset.
Ketua BEM Unud, Gung Bram, menyatakan mereka berunjuk rasa bukan untuk rusuh, melainkan menuntut aksi dan langkah nyata perbaikan keadaan oleh DPRD Bali. Dia memaparkan kondisi negeri yang belakangan suram, yakni melemahnya nilai kurs Rupiah dan kenaikan tiba-tiba harga BBM nonsubdisi. Ditambah lagi ada penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional yang menangani MBG karena diduga terlibat korupsi.
“Apakah kita biarkan korupsi bikin memburuk? Kita sudah muak hal seperti ini,” pekiknya disambut teriakan “tidak” oleh peserta aksi.
Mahasiswa dan masyarakat, sambungnya, dirugikan dan dibuat jatuh miskin oleh pejabat korup dan hidup mewah. Dia menyerukan segera disahkan RUU Perampasan Aset sebagai efek gentar dan kunci memberantas korupsi, dengan memiskinkan koruptor. Jika tidak, mereka bisa membeli hukum dan penderitaan tetap dirasakan rakyat.
“Kita bingung cari makan besok, tapi koruptor hidup mewah di sel indah. Pajak kita dipakai untuk hidup gaya mewah,” tudingnya.
Dalam orasinya, Waka BEM FH Unud, Jiesta, menuntut mengembalikan harga BBM nonsubsidi. Alasannya, karena Pertamax naik tajam, banyak orang beralih ke Pertalite, dan itu menghantam kelas menengah yang terpaksa ikut antrean panjang Pertalite di SPBU.
“Turunkan harga Pertamax agar semua dapat mobilitas maksimal. Kuatkan kembali rupiah karena kebijakan fiskal ugal-ugalan bikin lemah,” serunya.
Gung Bram kembali menambahkan, selama ini perjuangan mahasiswa selalu dibenturkan. Tidak ada dialog mengutamakan isi. “Kami menyuarakan MBG dibenturkan dengan rakyat, dituduh antek asing dan antek Soros, kapan kita harus percaya? Kenapa harus saling menjatuhkan? Kalau pemerintah menghasilkan solusi, maka mahasiswa tidak akan di sini!” pekiknya sembari menyindir sikap Partai Gerindra terkait kenaikan harga BBM.
Perwakilan mahasiswa juga menuntut Presiden Prabowo mencopot Menteri HAM karena tidak becus mengurus HAM. Komunikasi menteri-menteri juga tidak baik. “Prabowo menyarankan belajar bahasa luar, hitung 10+6 jadi 17. Program unggulan MBG itu Mas Bowo Gagal, Koperasi Merah Putih apa tidak jadi ladang korupsi? Presiden sering kunjungan ke luar negeri. Satu kata, lawan!” desaknya.
Menerima aspirasi, Wakil Ketua III DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra, menyatakan sangat menghargai dan menyambut semua aspirasi itu. Dia menjelaskan ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah daerah. Soal MBG dan kebijakan fiskal dan moneter disebut kewenangan pusat. “Kami menegakkan aturan di daerah, tapi berusaha menyuarakan aspirasi rakyat Bali,” ujar politisi Demokrat itu.
Nova sempat keberatan ketika ada teriakan “bohong” dari arah kerumunan di sisi kanannya. “Siapa itu tadi ngomong? Jangan di belakang, bicara di depan. Kami juga ingin masyarakat sejahtera,” tegasnya didampingi Ketua Fraksi PDIP, Made Suparta dan anggota Agung Suyoga.
Nova menjamin semua aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke pusat melalui perwakilan masing-masing fraksi di DPR, juga ke Kementerian Dalam Negeri. “Terima kasih adik-adik mahasiswa sudah menyampaikan aspirasi dengan damai, tidak anarkis. Aspirasi akan kami salurkan sesuai mekanisme,” jaminnya. Didampingi Gung Bram, Jiesta dan perwakilan organisasi mahasiswa lainnya, Nova lalu “Saya jamin kami akan sampaikan tuntutan ini, dan saya yakin mahasiswa ini masih bersih dan natural cara pikirnya,” imbuh Suparta.
Sebelum unjuk rasa bubar, Nova berpesan agar mahasiswa jangan berhenti bersuara dan jadi garda terdepan menyuarakan aspirasi rakyat. “Kalau mau diskusi, kita ada ruangan wantilan untuk diskusi bersama,” tandasnya. hen
