Tantangan Pascapemilu, Wirka Ingatkan Bahaya Polarisasi Politik

KOORDINATOR Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka. Foto: ist
KOORDINATOR Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, TABANAN – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, menegaskan, stabilitas demokrasi pascapemilu sangat bergantung pada kedewasaan seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi hasil pemilu secara konstitusional. Menurut Wirka, perbedaan pilihan politik dalam demokrasi adalah keniscayaan. Namun, perbedaan itu harus ditempatkan dalam kerangka persatuan dan kepentingan kebangsaan.

“Hasil pemilu adalah manifestasi kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokratis yang sah. Penerimaan terhadap hasil tersebut jadi komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang tertib dan stabil,” ujarnya, usai peluncuran Ruang Layanan PPID Bawaslu Tabanan, Kamis (25/6/2026).

Read More

Wirka menilai berakhirnya tahapan pemilu tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab publik. Pada fase ini, seluruh elemen bangsa tetap berperan menjaga kondusivitas politik dan mendukung keberlanjutan agenda pembangunan nasional, sesuai mandat rakyat.

Dia juga menekankan bahwa pemerintahan hasil pemilu perlu diberi ruang untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah disampaikan saat kampanye. Hal itu merupakan bagian dari siklus akuntabilitas dalam demokrasi sehat.

Meski demikian, Wirka mengingatkan demokrasi tidak berhenti pada pemungutan suara. Partisipasi publik tetap krusial melalui pengawasan, kritik, dan masukan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

“Demokrasi butuh keterlibatan warga aktif. Kritik yang membangun justru memperkuat kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan,” katanya.

Dia pun mengajak masyarakat menjaga ruang publik tetap sehat dan tidak terjebak polarisasi berkepanjangan. Solidaritas sosial, menurutnya, adalah modal penting merawat demokrasi stabil dan berkelanjutan.

“Tantangan utama pascapemilu bukan pada perbedaan politik itu sendiri, melainkan pada kemampuan kolektif mengelola perbedaan agar tidak mengganggu kohesi sosial dan arah pembangunan nasional. Pada akhirnya, demokrasi harus jadi sarana bersama memperkuat persatuan, sekaligus mendorong kemajuan bangsa, dengan tetap membuka ruang bagi kritik yang bertanggung jawab,” jelas Wirka. gap

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.