POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menantang generasi muda di Bali untuk tidak sekadar menjadi objek suara dalam kontestasi politik. Kaum muda didorong menjadi aktor utama pengawasan partisipatif melalui gerakan pengawasan siber (cyber-surveillance) berbasis komunitas untuk menangkal hoaks dan politik uang di media sosial. Pesan itu ditegaskan Suguna dalam Seminar Pendidikan Politik bagi Generasi Muda Provinsi Bali Tahun 2026 yang diselenggarakan Kesbangpol Provinsi Bali, Rabu (24/6/2026).
“Generasi muda harus jeli dalam menyaring setiap informasi di media sosial. Jadikan platform digital kalian sebagai alat positif untuk mengampanyekan perdamaian, menolak politik uang, dan ikut serta mengawasi jalannya proses demokrasi,” ujar Suguna.
Menurut Suguna, pendidikan politik ini sejatinya dibentuk untuk melahirkan karakter warga negara yang cerdas dan berintegritas. Melalui penguatan kapasitas ini, kaum muda di Bali diharap mampu memahami hak dan kewajibannya secara utuh, sehingga tidak mudah dimanipulasi kepentingan politik jangka pendek.
Senada dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Gede Suralaga, menekankan, masa depan daerah sangat bergantung pada karakter para pemegang estafet kepemimpinan yang saat ini duduk di bangku sekolah dan kuliah.
“Diperlukan sumber daya manusia Bali yang unggul, berintegritas, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Generasi muda Bali harus menjadi pelopor dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya Bali, serta mengembangkan budaya politik yang santun, cerdas, dan bertanggung jawab,” pesan birokrat berpostur sentosa tersebut.
Seminar ini juga menghadirkan Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan; serta Rektor Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Prof. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, untuk memberi pengayaan perspektif dari sisi teknis kelembagaan pemilu dan akademis.
Dalam sesi diskusi, salah satu perwakilan anak muda dari organisasi kepemudaan menyampaikan kegelisahan generasi Z terkait dinamika digital. “Kami sering kali terjebak dalam apatisme politik, karena jenuh melihat konten polarisasi dan rekam jejak elite di media sosial. Kami butuh ruang edukasi yang inklusif tanpa intervensi kepentingan kelompok tertentu,” serunya.
Kegiatan yang diikuti secara hibrida oleh perwakilan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Bali, pengurus BEM, organisasi kemahasiswaan, hingga perwakilan partai politik ini diharap mampu melahirkan agen perubahan. Bawaslu Bali menekankan, pasca-kegiatan ini generasi muda Bali tidak berhenti pada tataran teori, melainkan benar-benar menjadi pengawas partisipatif yang proaktif guna merawat kualitas demokrasi yang sehat. hen
