DENPASAR – Masih relatif sedikitnya remaja yang bersedia menjadi penyelenggara pemilu di lembaga ad hoc, termasuk dalam daftar perhatian KPU. Melalui sosialisasi pendidikan politik menyasar pelajar baru SMA, KPU berharap timbul wawasan politik para remaja yang termasuk dalam kategori pemilih pemula tersebut.
“Implikasi positif yang kami harapkan, sekurang-kurangnya ketika Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 nanti kita tidak lagi terlalu sulit merekrut penyelenggara ad hocseperti KPPS dari generasi muda,” kata komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, Senin (17/5/2021).
Menyiapkan agenda itu, John berkoordinasi dengan Disdikpora Provinsi Bali untuk menata langkah teknis sosialisasi dimaksud. Rencananya pendidikan politik itu dilangsungkan bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Disdikpora, kata dia, akan berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk menyampaikan ke jajaran kepala sekolah bahwa KPU akan melakukan sosialisasi kepemiluan.
“Dari Disdikpora sangat mendukung agenda kami, karena merupakan bagian dari ilmu tambahan bagi siswa. Prinsipnya, KPU diberi ruang dan waktu untuk pengenalan demokrasi kepada siswa baru,” urai mantan Ketua KPU Denpasar itu.
Meski dirancang menjelang Pemilu-Pilkada 2024, John menepis kegiatan itu semata-mata karena ada pemilu. Justru, sambungnya, sosialisasi kepemiluan itu lebih kepada mengenalkan para remaja tentang hak konstitusional mereka yang dilindungi undang-undang. Karena hak pilih itu bisa dimanfaatkan, tegasnya, maka remaja itu harus diberi pemahaman utuh lebih dahulu.
“KPU itu selain sebagai penyelenggara, juga punya tanggung jawab mencerdaskan pemilih terkait demokrasi kita,” serunya.
Disinggung apakah pesan KPU akan dapat dicerna para pelajar yang termasuk “anak baru gede” alias ABG itu, John mendaku efektif atau tidaknya tetap bergantung bergantung kepada siswa itu sendiri. Tujuan KPU, sebutnya, adalah menyampaikan mengenai hak pilih sebagai hak dasar mereka, dan jangan sampai remaja menganggap proses pemilihan hanya imbauan atau ajakan belaka. Selain itu, setiap proses yang dijalankan tetap disambung dengan evaluasi.
“Misalnya ada sekolah antusias siswanya rendah, itu akan dievaluasi. Apakah karena pengaruh lingkungan atau ada sebab lain? Dari sana bisa dilihat apakah partisipasi masyarakat di lingkungan itu rendah atau tinggi? Jadi, kita bisa mengecek latar belakang di daerah itu seperti apa,” urainya.
Selain menjadikan remaja sebagai agen demokrasi, John mengakui di balik sosialisasi itu ada agenda besar lain. “Kita butuh banyak KPPS pada 2024 nanti. Dengan proses dari awal ini, ada kemungkinan memudahkan rekrutmen untuk mereka diajak bergabung sebagai penyelenggara dari jajaran terbawah,” tandasnya. hen
