GADUHNYA kontestasi Pemilu Serentak 2019, terutama Pilpres, sudah setahun berlalu. Namun, tingginya beban politis dari kompetisi kedua kubu yang menyebabkan gugurnya ratusan penyelenggara pemilu, tak mudah dilupakan begitu saja. Trauma sebagai penyelenggara pemilu adalah residu dari sengitnya kompetisi kekuasaan.
Sembari membetulkan posisi maskernya, alis Gede Darmaja mengernyit, tanda dia berpikir saat diajak berbincang usai mengikuti bimbingan teknis di KPU Denpasar, Minggu (21/6/2020). Didahului menganggukkan kepala, dia berkata, “Trauma pilpres itu masih ada.” Darmaja merupakan PPS Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara yang tahun ini menjadi penyelenggara pemilu di badan ad hoc. Pernah menjadi pejabat eselon 2 di Pemkot Denpasar tidak membuatnya risi kini mengurus tahapan Pilkada 2020 di tingkat desa/kelurahan.
Mengingat masih ada masyarakat yang trauma itulah, dia bertutur ada kemungkinan sulit merekrut KPPS yang bertugas di TPS. Makanya perlu dibangkitkan spirit jajaran KPPS agar tidak terbenam dengan kenangan buruk saat Pilpres 2019 itu. Dengan mengedepankan anak muda agar terlibat jadi penyelenggara, dia optimis kebutuhan petugas KPPS bisa dipenuhi.
“Padahal pilkada ini beda sekali lho dengan Pemilu Serentak 2019 itu. Pilkada hanya satu kotak suara, sedangkan Pemilu Serentak kemarin itu kan lima kotak. Beban kerja beda, beda sekali,” cetus Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, yang ikut nimbrung dalam obrolan.
Meski mendaku trauma masih membayangi, wajah Darmaja terlihat semangat ketika disinggung proyeksi dia atas target partisipasi pemilih di Bali 85 persen. Dia berkata itu bisa dicapai, selain dengan kerja keras, dengan banyak metode sosialisasi. Misalnya membuat pamflet ke warga di lingkungannya. “Kalau kita mengumpulkan warga, pasti mereka masih waswas dengan Corona ini. Tugas kami untuk meredam apatis warga datang ke TPS,” serunya bersemangat.
Bahwa sampai sekarang KPU Denpasar belum memberi alat pelindung diri (APD) untuk PPK dan PPS, Ngakan Putu Weda yang juga PPS Dangin Puri Kaja berkata bisa memaklumi kondisi KPU, yang masih memproses anggaran pengadaan APD di Pemkot Denpasar. Karena APD bagian dari protokol kesehatan yang wajib dikenakan penyelenggara pilkada, dan KPU belum menyediakan, dia menyebut Perbekel Dangin Puri Kaja berupaya mengatasi secara minimal.
“Untuk masker dan penyanitasi tangan sudah diberi perbekel. Rapat diatur agar mengikuti protokol kesehatan dan tetap jaga jarak,” jelas pria setengah baya itu.
Mengatasi waswas karena bekerja di tengah teror pandemi, Weda menyebut harus bisa memotivasi teman-teman sesama penyelenggara untuk punya semangat tinggi. Konfidensi semangat itu dinilai akan menular ke pemilih untuk menggunakan hak politik mereka di TPS. Hanya, dia belum berani mengestimasi berapa persen tingkat partisipasi pemilih di wilayahnya. “Ya itu pentingnya motivasi dari penyelenggara agar warga tidak takut memilih,” serunya. “Partisipasi tinggi itu harapan sekaligus tantangan untuk PPS. Kami akan sosialisasi gencar ke masyarakat lewat medsos dan prajuru adat,” tandas Ketua PPS Dangin Puri Kangin, AA Kerta Negara. hen
