Pengawas Pilkada Kemungkinan Tanpa Tes Cepat Corona

  • Whatsapp
I Ketut Rudia. Foto: gus hendra
I Ketut Rudia. Foto: gus hendra

DENPASAR – Jajaran pengawas Pilkada 2020 di Bawaslu kabupaten/kota di Bali belum ada kejelasan apakah semuanya bisa difasilitasi tes cepat (rapid test) untuk skrining virus Corona. Kontradiksi ini kontradiksi dengan jajaran penyelenggara di KPU yang dijamin mendapat tes cepat dari dinas kesehatan di wilayah masing-masing.

Anggota Bawaslu Bali, Ketut Rudia, yang dihubungi beberapa waktu lalu mengatakan, Bawaslu Bali sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memfasilitasi tes cepat bagi jajaran komisioner Bawaslu sampai ke tingkat pengawas desa/kelurahan. Menurut Gugus Tugas, ujarnya, mereka hanya bisa memfasilitasi dari komisioner sampai ke tingkat kesekretariatan. “Kalau untuk sampai jajaran di kabupaten/kota atau ke pengawas desa/kelurahan, diminta bersurat ke gugus tugas daerah masing-masing,” ujarnya.

Baca juga :  Di Jepang, 643 Meninggal Karena Covid-19, Termasuk Seorang Pegulat Sumo

Ditanya bagaimana sikap Bawaslu jika gugus tugas di daerah tidak bisa memfasilitasi tes cepat, Rudia tidak menjawab tegas. Demikian pula ketika disodorkan pertanyaan bagaimana Bawaslu akan menjelaskan masalah ini ke jajaran pengawasnya. “No comment, Anda sudah tahulah jawabannya,” kelit mantan jurnalis salah satu media lokal di Bali tersebut.

Apakah jajaran pengawas tetap akan bertugas tanpa dibekali hasil tes cepat sebagai protokol kesehatan penyelenggara pilkada? “Itu dilematis yang kami hadapi sekarang: menjaga kesehatan, juga ada kewajiban hukum untuk mengawasi pilkada. Salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) hanya sebuah kata-kata saja, karena kalau kami tidak mengawasi, ujung-ujungnya kami di-DKPP-kan,” sebutnya.

Baca juga :  Pemkot Denpasar Distribusikan Paket Sembako Sasar ODP dan OTG di Kelurahan Kesiman

Rudia tidak memungkiri ada potensi jajaran pengawasnya akan waswas jika kelak bertugas di lapangan. Apalagi jika mereka memasuki zona merah Corona. Yang bisa disediakan sejauh ini dari pemerintah daerah adalah anggaran alat pelindung diri (APD).

Menurut sumber di jajaran Bawaslu, ada atau tidaknya tes cepat mestinya tidak menghalangi jajaran pengawas turun mengawasi tahapan pilkada. Secara praktik, ulasnya, pengawas hanya mengawasi dari jarak yang aman. “Pengawas itu kan tugasnya mencatat apa yang dikerjakan KPU, tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beda dengan PPDP misalnya yang bertemu langsung masyarakat. Tapi bahwa protokol kesehatan mewajibkan penyelenggara pemilu ada rapid test, itu lain lagi ceritanya,” kata dia. hen

banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 SMK BALI DEWATA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.