POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Bawaslu Kabupaten Badung menyasar Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan, melalui audiensi di kampus Undiknas, Rabu (22/7/2026). Pertemuan ini dihadiri pimpinan Bawaslu Badung, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fishum) Undiknas, serta Kaprodi S1 Administrasi Publik Undiknas. Langkah kolaborasi dengan civitas akademika ini dilakukan guna menjajaki peluang kerja sama dalam program edukasi, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menjelaskan, Bawaslu memfokuskan kegiatan non-tahapan pada edukasi, sosialisasi, dan konsolidasi masyarakat melalui kemitraan dengan perguruan tinggi. Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah Pedestal, yakni sosialisasi kepada pemerintah desa agar bersikap netral pada pemilu mendatang. Program ini dirancang sebagai langkah mitigasi untuk memberikan pemahaman sejak dini sebelum tahapan pemilu resmi dimulai.
‘’Saat ini kami memiliki beberapa program, salah satunya Pedestal, yaitu sosialisasi kepada pemerintah desa agar bersikap netral pada pemilu mendatang,’’ ujar Kayun, sapaan karibnya.
Bawaslu Badung juga merancang agenda diskusi hukum kepemiluan secara daring bertajuk Teras (Telaah Regulasi, Pelanggaran dan Sengketa). Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, menyampaikan program Teras ini akan mengundang berbagai perguruan tinggi. Mereka diminta memberi perspektif akademis dalam penguatan demokrasi. Melalui diskusi berkala tersebut, Bawaslu berharap akademisi dapat terlibat aktif membedah regulasi, potensi pelanggaran, hingga sengketa kepemiluan.
‘’Melalui kegiatan Teras ini, kami akan mengundang berbagai perguruan tinggi, khususnya Undiknas, agar dapat berpartisipasi,’’ kata Tamara.
Dekan Fishum, Dr. Putu Dyah Permatha Korry, menyambut baik inisiatif kolaborasi Bawaslu Badung untuk memperluas jangkauan kerja sama, yang sebelumnya telah terjalin dengan Bawaslu Provinsi Bali. Korry secara khusus mengaku tertarik dengan program Pedestal, yang menjadikan pemerintah desa sebagai sasaran utama edukasi netralitas. Dia melihat peluang besar bagi mahasiswa untuk turun langsung ke desa-desa yang telah menjalankan program tersebut, guna mempelajari implementasinya di lapangan.
‘’Kami sangat tertarik dengan program Pedestal yang melibatkan desa,’’ puji Korry.
Kunjungan dan pembahasan program ini diharap bermuara pada kesepakatan kerja sama yang berkelanjutan antara kedua lembaga. Pelibatan dunia kampus dipandang strategis dalam mendukung peningkatan literasi demokrasi, serta penguatan pengawasan masyarakat. hen
