POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Generasi muda didorong mengambil peran melalui pengawasan partisipatif, karena menjaga kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu. Pengawasan partisipatif sebagai bentuk kepedulian terhadap proses demokrasi yang jujur dan berintegritas. Demikian disampaikan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka Provinsi Bali, Jumat (31/7/2026).
Menurut Ariyani, pengawasan tidak lagi dapat bertumpu sepenuhnya pada lembaga penyelenggara. Dengan wilayah pengawasan yang luas dan dinamika pelaksanaan pemilu yang makin kompleks, keterlibatan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting menjaga integritas proses demokrasi. Pengawasan partisipatif lahir dari kesadaran bahwa demokrasi adalah milik bersama.
“Bawaslu tidak mungkin bekerja sendiri. Semakin banyak masyarakat yang peduli dan berani mengawasi, semakin besar peluang kita menghadirkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Ariyani.
Dalam sesi diskusi, para calon Paskibraka mengajukan pelbagai pertanyaan mengenai kepemiluan. Mulai dari perbedaan Pemilu dan Pilkada, hingga tantangan praktik politik uang yang masih menjadi persoalan dalam setiap kontestasi. Pada Pemilu, jelasnya, pemilih yang sedang berada di daerah lain masih dapat menggunakan hak pilih, melalui mekanisme yang diatur sesuai jenis pemilihannya.
“Namun, pada Pilkada, hak memilih melekat di domisili administrasi yang tercantum dalam KTP, sehingga pemilih harus menggunakan hak pilih di daerah tempat mereka terdaftar,” jelasnya.
Pertanyaan lain yang mengemuka berkaitan dengan praktik politik uang. Menurut Ariyani, tantangan terbesar bukan semata-mata keberadaan praktik tersebut, melainkan masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan. Dia menguraikan, acapkali masyarakat memilih diam karena khawatir mendapat tekanan atau intimidasi. Padahal, keberanian melaporkan dugaan pelanggaran merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Karena itu kami terus membangun kesadaran bahwa pengawasan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Bawaslu,” tegasnya.
Salah seorang peserta juga mempertanyakan masih banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di berbagai ruas jalan. Menanggapi hal tersebut, Ariyani menyebut APK tidak melanggar aturan selama dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dalam ini mengenai lokasi atau zonasinya. Yang tidak boleh atau dilarang seperti di pohon, sekolah, tempat ibadah, maupun fasilitas umum yang dapat mengalami kerusakan akibat pemasangan APK.
“Aturan ini dibuat agar kampanye tetap berjalan tertib sekaligus menjaga ruang publik,” ungkapnya.
Lebih jauh diutarakan, pemahaman masyarakat terhadap aturan kampanye juga merupakan bagian dari pengawasan partisipatif. Dengan mengetahui ketentuan tersebut, masyarakat diharap mampu mengenali dugaan pelanggaran. Pun tidak ragu menyampaikan informasi kepada Bawaslu sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas demokrasi.
Ariyani berharap para calon Paskibraka tidak hanya menjadi simbol nasionalisme melalui tugas mengibarkan Sang Merah Putih, juga menjadi generasi yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Integritas adalah nilai yang melekat pada seorang Paskibraka. “Nilai yang sama juga dibutuhkan dalam demokrasi. Ketika generasi muda berani bersikap jujur, kritis, dan peduli terhadap proses demokrasi, sesungguhnya mereka sedang ikut menjaga masa depan bangsa,” paparnya memungkasi. hen
