Penlok Bandara Belum Turun, Lahan di Kubutambahan Disurvei Topografi

  • Whatsapp
KEGIATAN survei topografi di lahan rencana proyek pembangunan bandara Bali Utara di Desa Kubutambahan, Buleleng. Foto: ist
KEGIATAN survei topografi di lahan rencana proyek pembangunan bandara Bali Utara di Desa Kubutambahan, Buleleng. Foto: ist

BULELENG – Wacana rencana pembangunan bandara di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng kembali menyeruak. Sejak Minggu (4/10/2020), terdapat perusahaan pemetaan lewat udara melakukan survei topografi di lokasi rencana pembangunan bandara tersebut.

Dari informasi diterima, perusahaan foto udara atau drone berdomisili di Jakarta, melakukan kegiatan survei topografi dilokasi rencana bandara atas permintaan PT Pembangunan Perumahan yang beralamat di Desa Kubutambahan. Kegiatan ini berlangsung selama delapan hari sejak Minggu (4/10/2020).

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini mendapat pengawasan ketat dari LSM Gema Nusantara (Genus) yang sejak awal konsisten mengawal rencana proyek bandara Bali utara tersebut. Namun hingga kini penentuan lokasi (penlok) belum turun.

Ketua Badan Eksekutif LSM Genus, Antonius Sanjaya Kiabeni, mengatakan, semua pihak harus berhati-hati mengelola rencana proyek bandara Bali utara. Kata Anton, proyek ini harus cepat dibangun. Terlebih saat ini pemerintah berencana akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memasukkan proyek bandara Bali utara menjadi proyek strategis nasional.

“Pembebasan lahan harus segera dilakukan setelah pemerintah menerbitkan penentuan lokasi. Dan ini sudah dibahas dengan pusat. Jadi, tidak ada yang menghambat pembangunan ini,” kata Anton, Rabu (7/10/2020).

Baca juga :  Hasil Tes Usap Positif, Staf Disdikpora Buleleng Meninggal

Menurut Anton, penlok merupakan kunci penting sebelum proses lebih lanjut proyek bandara Bali utara dikerjakan. Dia tidak ingin ada dilema hukum, saat Perpres soal proyek bandara yang masuk dalam proyek strategis nasional, namun SK penlok belum dikeluarkan oleh Kemenhub RI.

Terkait kegiatan survei topografi di lahan rencana bandara, Anton mengaku heran. Dia menilai proses itu seperti memulai dari awal. Dan ini akan berpotensi memunculkan kasus hukum. “Ini kan sudah selesai tahapannya dan sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Perhubungan tahun 2017 lalu. Pemerintah Pusat sudah mencanangkan,” ujar Anton.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan instansi terkait diharapkan mencermati proses ini, sehingga nantinya tidak muncul penyalahgunaan keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan yang bisa menghambat program strategis nasional di daerah.Anton meminta agar perusahaan swasta nasional maupun BUMN dan BUMD yang telah memiliki FS (Feasibility Study) untuk bisa menggunakan secara tepat. “PT Pembari maupun BIBU atau pihak lain silakan libatkan jika memiliki FS layak asal bukan FS bodong,” punglas Anton.

Rencana pembangunan bandara Bali utara sudah sejak lama bergulir. Berbagai persoalan muncul dalam wacana itu. Selain SK penentuan lokasi (penlok) oleh Kemenhub RI belum turun, lokasi lahan milik Desa Adat Kubutambahan yang menurut rencana bakal menjadi lokasi bandara, seluas 370 hektar lebih terbit sertifikat HGB atas nama PT Pinang Propertindo. Lahan itu dikontrak sejak tahun 1991 hingga tahun 2062. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.