Pengundian Nomor Urut Tanpa Dihadiri Istri Paslon, Biaya Kampanye Maksimal Rp40 Miliar

  • Whatsapp
SUASANA rapat koordinasi dan sosialisasi terkait kampanye Pilkada Denpasar di KPU Denpasar, Rabu (23/9). Foto: ist
SUASANA rapat koordinasi dan sosialisasi terkait kampanye Pilkada Denpasar di KPU Denpasar, Rabu (23/9/2020). foto: ist

DENPASAR –  Penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dalam tahapan Pilkada 2020, memaksa KPU Denpasar untuk “mengorbankan” sebagian kecil rencana mereka. Salah satunya membatalkan undangan untuk para istri pasangan calon (paslon) saat pengundian nomor urut yang digelar, Kamis (24/9/2020).

“Istri paslon dan sejumlah undangan lainnya tetap diundang, tapi secara virtual. Yang datang khusus paslon bersama ketua tim kampanye dan petugas liason officer (LO), Bawaslu Denpasar dan KPU Provinsi Bali,” terang Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, Rabu (23/9/2020).

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, dalam surat undangan yang dikirim ke sejumlah pihak, KPU mengundang untuk hadir tepat waktu di lokasi acara di salah satu hotel di Denpasar. Tentu dengan tetap memperhatikan prokes. Namun, tak lama surat itu diralat dengan menekankan kepada undangan tersebut diminta hadir dalam jaringan untuk mengikuti acara secara virtual. Selain istri paslon, yang termasuk dibatalkan undangan untuk hadir secara fisik yakni jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Wali Kota Denpasar.

Tak hanya para undangan terlampir dalam surat, bahkan para jurnalis juga tidak diikutkan dalam pengundian nomor urut. Media disediakan live streaming di kanal Youtube KPU Denpasar. Meski begitu, Arsajaya berjanji mengupayakan agar kedua paslon berkenan untuk diwawancarai media usai acara. “Kami akan mohon berkenan paslon secara bersamaan atau bergiliran untuk konferensi pers setelah semua rangkaian acara selesai,” cetus komisioner dengan model kepala licin tersebut.

Baca juga :  DPRD Klungkung Sepakat Tunda Semua Kegiatan, Cegah Penyebaran Covid-19

Teknisnya, kata dia, media dapat menempati tempat duduk yang disediakan sesuai kapasitas maksimal gedung pertemuan dengan penerapan prokes. Bagi yang tidak mendapat kursi disilakan menunggu di luar. Prinsipnya, lugas Arsajaya, KPU ingin mematuhi prokes dalam menjalankan tahapan Pilkada Denpasar 2020.

“Kami mencoba semaksimal mungkin agar tidak ada kerumunan. Kami yakin rekan-rekan media bisa memaklumi kondisi ini demi kebaikan kita semua,” pintanya.

Dia menambahkan, hasil rapat koordinasi dan sosialisasi terkait kampanye, kedua paslon sepakat tidak mengadakan rapat umum terbuka, melainkan melalui daring. Kedua kubu yang berkontestasi juga sepakat tidak mengadakan konser musik di lapangan terbuka, tapi tetap secara daring. “Untuk kampanye debat akan dilakukan dua kali dari maksimal tiga kali, yakni tanggal 10 Oktober dan 20 November nanti. Terkait dana kampanye, batasan maksimal 40 miliar rupiah,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.