Pemprov NTB Diminta Gercep Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

KETUA DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Foto: rul

MATARAM – DPRD NTB minta Pemprov NTB dan pihak-pihak terkait bergerak cepat (gercep) mengatasi kelangkaan minyak goreng kemasan sejak pekan lalu. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan, cukup tinggi.

“Dinas terkait kan bisa minta ke pusat untuk memenuhi kuota minyak goreng kemasan subsidi agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” seru Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, Jumat (11/3/2022).

Bacaan Lainnya

Politisi Golkar itu mendesak Pemprov NTB untuk memberi sanksi jika ada produsen dan distributor minyak goreng yang kedapatan menimbun, yang menyebabkan kelangkaan dan harganya melambung tinggi.

Dinas terkait diingatkan harus rutin melakukan operasi pasar, apalagi sudah ada beberapa gudang di sejumlah wilayah di NTB yang ditemukan dijadikan tempat menimbun minyak goreng kemasan oleh oknum distributor. Namun, Isvie tidak merinci gudang mana yang dimaksud.

Menurut dia, Pemprov harus juga melakukan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota di NTB melalui Dinas Perdagangan untuk mengambil langkah, di antaranya dengan melaksanakan operasi pasar. “Kita minta Dinas Perdagangan kembali menggelar operasi pasar, untuk melihat secara langsung kebutuhan minyak goreng, sehingga kelangkaan bisa teratasi,” tegasnya.

Baca juga :  Sandiaga: Presiden Prediksi Pariwisata Bali Bangkit Pertengahan 2021

Operasi pasar merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi lonjakan harga di tengah kelangkaan suplai. Sebab, kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini juga bisa berdampak kepada peningkatan inflasi di NTB.

Meski minyak goreng mesti jadi prioritas utama yang diperhatikan, dia berujar Pemprov jangan hanya terfokus pada minyak goreng saja. “Menjelang puasa, kebutuhan lain juga akan meningkat. Ini harus menjadi perhatian dan fokus semua agar tidak terjadi penimbunan,” lugasnya.

Dengan pemerintah membuat standar harga tertinggi eceran minyak goreng, urainya, pedagang seharusnya tidak boleh menjual lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Yang jelas untuk saat ini antara kebutuhan dan pasokan belum berimbang.

“Belum lagi nanti ada yang memborong segala. Makanya kami minta Pak Gubernur juga fokus bagaimana mencari solusi atas kelengkapan minyak goreng ini,” tandas Isvie. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.