PKL Kepung DPRD NTB, Minyak Goreng Langka, Dewan Sibuk Bagi-bagi Kekuasaan

KETUA APKLI NTB, Abdul Majid, dalam orasinya di depan DPRD NTB. Foto: rul

MATARAM – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) dari sejumlah wilayah di Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Barat, menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram, Jumat (11/3/2022). Mereka memprotes sikap DPRD NTB yang terkesan sibuk berpolitik, dan mengurus kepentingan sendiri untuk bagi-bagi kekuasaan, di saat minyak goreng langka.

PKL di bawah naungan Assosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB ini juga menyerukan aparat penegak hukum (APH) menangkap dan mengadili para koruptor di NTB. Mereka menilai kejahatan korupsi sebagai biang kerok masalah sosial dan ekonomi yang berimbas kepada menyengsarakan rakyat.

Bacaan Lainnya

“Harga sejumlah komoditas meningkat, dan minyak goreng semakin langka. Tetapi wakil rakyat tak bersikap dan justru terkesan sibuk dengan urusan masing-masing. Ribuan PKL di NTB sedang susah, tapi anggota Dewan justru sibuk berpolitik, rebutan posisi,” kecam Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, dalam orasinya.

Majid mengatakan, kelangkaan minyak goreng beberapa pekan terakhir membuat masyarakat kesulitan. Terutama para PKL yang banyak membutuhkan minyak goreng, seperti pedagang gorengan, jajanan bakulan, dan lainnya. Sayang, hingga saat ini APKLI menilai belum ada anggota DPRD NTB yang bersuara menyikapi masalah itu.

Baca juga :  Satgas Desa Adat Yangbatu Bagikan Pamflet Edukasi dan Sabun Cuci Tangan ‘’Door to Door’’

DPRD NTB sebagai perwakilan rakyat, tudingnya, selama ini membisu dengan kondisi yang ada. “Bayangkan, dari sekian banyak anggota DPRD NTB, nggak ada satu pun yang pernah berbicara soal bagaimana solusi atas kelangkaan minyak goreng ini. Mereka malah sibuk merebut kekuasaan,” kecamnya.

Senada Majid, Sekretaris APKLI Lombok Tengah, Kusuma Wardan, menilai anggota DPRD saat ini seakan tak punya empati dan perasaan. Sudah tahu masyarakat lagi susah karena minyak goreng langka, mereka berpesta pora untuk dapat jabatan baru. “Kok DPR kita sibuk urus AKD ketimbang urus rakyatnya?” ketus Dode, sapaan akrabnya.

Dalam aksi tersebut, para PKL juga menyoroti kasus-kasus korupsi di wilayah NTB. Mereka mendesak APH untuk menangkap dan mengadili para koruptor, dan proses hukum wajib ditegakkan untuk dugaan korupsi. “Kita minta APH usut semua kasus korupsi di NTB, karena koruptor ini sumber masalah sosial dan ekonomi rakyat. Tangkap dan adili koruptor!!,” pekiknya.

Unjuk rasa ratusan PKL diwarnai orasi bergiliran. Sayang, tak satu pun anggota DPRD NTB menemui massa. Terpisah, Koordinator Aksi, Ruslan, berujar para PKL akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi. “Kami akan datangkan PKL lebih banyak lagi. Ingat, kalian hari ini tidak ada masuk kantor, tapi kami akan datangi kalian lagi,” sergahnya menandaskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.