Pembagian Penganggaran Pilkada 2024 Harus Mulai Dibahas, KPU Usulkan Dibiayai APBN

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk kabupaten dan provinsi memiliki implikasi terhadap penganggaran tahapan yang dijalankan. Wajib ada kejelasan lebih awal pos mana yang ditangani KPU kabupaten/kota, dan bidang apa yang menjadi tanggung jawab KPU provinsi.

“Karena dilakukan serentak, berarti harus ada pembagian penganggaran. Bagaimana proprosinya, itu yang perlu koordinasi antara KPU kabupaten dan provinsi,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Minggu (4/4/2021).

Bacaan Lainnya

Lebih jauh diutarakan, misalnya anggaran untuk Pilkada Badung, sejak awal mesti ada kejelasan biaya mana yang dikerjakan KPU Badung, dan kegiatan mana saja yang dikerjakan KPU Bali. Jangan sampai KPU Badung menganggarkan distribusi logistik misalnya, KPU Bali juga ikut merancang anggaran yang sama. Hal ini, selain tumpang-tindih, juga menyebabkan dobel anggaran yang tidak efektif dan efisien.

“Makanya itu perlu koordinasi, ini harus dibicarakan paling lambat tahun 2022 karena anggarannya di APBD Induk 2023. KPU Bali akan menjalin koordinasi dengan stakeholderkepemiluan untuk bersiap, KPU Provinsi butuh dana berapa, KPU kabupaten butuh berapa, lalu bagaimana pembagian anggarannya? Kita tidak bisa hanya menunggu Mendagri menyiapkan aturan baru jalan, ini ahrus gerak cepat,” tegasnya.

Baca juga :  Bantu Warga Terdampak, Polda Bali Serahkan Beras di Desa Siakin Kintamani

Kondisi keuangan masing-masing daerah, ulasnya, jelas tidak sama. Jika misalnya KPU kabupaten/kota itu mampu membiayai mandiri anggaran Pilkada mereka, KPU Bali tidak akan membiayai apapun. Atau maksimal membiayai segelintir mata anggaran saja. Misalnya honor PPK dan PPS dibiayai KPU Bali, tapi honor KPPS dibiayai di kabupaten/kota.

Kemudian untuk daerah yang keuangannya relatif “kering” seperti Bangli atau Klungkung, bisa saja KPU Bali menangani sebagian besar atau semua kebutuhan anggarannya. Jika itu yang terjadi, konsekuensinya adalah APBD Provinsi Bali yang akan digunakan membiayai. “Maka itu, hal-hal teknis soal anggaran ini harus dibicarakan lebih awal dan segera. Makin cepat tahu nilainya, makin segera bisa diupayakan penganggarannya,” seru mantan Ketua KPU Bangli dua periode tersebut.

Paling lambat, sambungnya, tahun depan format pembiayaan ini mesti sudah selesai, karena penganggaran dibuat pada satu tahun anggaran. Hanya, dia mengakui pelaksanaan tahapan dilangsungkan secara tahun jamak, yakni 2023 dan 2024. “Dananya bisa dipakai untuk dua tahun kegiatan, tapi merancangnya harus dalam tahun 2022 untuk dapat di Induk 2023,” ucapnya.

Disinggung soal kemungkinan Pilkada 2024 dibiayai APBN, dia tak memungkiri KPU berkepentingan untuk mengusulkan agar dibiayai APBN. Meski begitu, harus ada batasan kapan mengajukan ke KPU RI atau Menteri Keuangan agar total biaya kabupaten/kota perencanaannya pada 2022, dan diketok pada Induk 2023. Mengacu pda UU Pilkada saat ini, pembagian anggaran memang ditentukan.

Baca juga :  PDIP Lombakan Barista Kopi Bali dan Kreasi Arak Bali, Peserta Wajib Tes Antigen

“Kalau misalnya diubah jadi APBN, kapan batas waktu juga perlu dikoordinasikan. Yang jelas anggaran akan besar sekali. Sekarang belum ada kepastian pemda berapa punya anggaran karena kondisi pandemi,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.