PB-PMII Desak Erick Tohir Copot Dirut ITDC, Kasus Lahan di Mandalika Banyak Tak Tuntas

  • Whatsapp
KETUA PB PMII Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Daud Gerung. Foto: rul
KETUA PB PMII Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Daud Gerung. Foto: rul

MATARAM – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, segera mencopot Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M Mansoer. Hal itu sebagai akibat polemik pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, yang hingga kini tak kunjung dapat dituntaskan. Apalagi, fakta terbaru, masih ada puluhan kepala keluarga terisolir di lahan Sirkuit MotoGP Mandalika, dan ini dianggap sangat memalukan.

‘’Selain itu ada dugaan kasus lainnya. Di antaranya, dugaan pelanggaran hukum masyarakat adat, pelanggaran hak asasi manusia yang kini ditangani Komnas HAM menjadi sengkarut lahan di Mandalika, yang tidak bisa dituntaskan oleh Dirut ITDC tersebut,’’ kata Ketua PB PMII Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Daud Gerung, dalam siaran tertulis, Senin (23/8/2021).

Bacaan Lainnya

Daud yang juga putra kelahiran NTB itu menilai, proyek senilai 3 miliar dolar tersebut awalnya merampas tanah secara agresif, menggusur paksa masyarakat adat Sasak, serta mengintimidasi pembela hak asasi manusia. Namun, persoalan tersebut menyisakan polemik baru pascaperesmian aspal jalan sirkuit. Dia mengklaim, berdasarkan hasil investigasi lapangan, terdapat sekitar 70-an kepala keluarga (KK) di kawasan Sirkuit Mandalika masih terisolir akibat pembangunan sirkuit, yang tidak mematuhi nilai-nilai kemanusian sebagai prinsip moral pembangunan yang dilakukan PT ITDC.

Baca juga :  DPC Bravo-5 dan RJW Gelar Aksi Bersih di Pura Melanting Jambe Pule, Padanggalak

Padahal, kata Daud, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu. Mereka terikat adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum seperti dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di lain aspek, jelas mantan Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang PMII DKI Jakarta itu, pembangun sirkuit Mandalika oleh PT ITDC di Provinsi NTB itu melanggar hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang,” tegas Daud.

Menurut Daud, mengapa penting sekali bagi Menteri BUMN Erick Thohir segera mencopot Direktur Utama PT ITDC Abdulbar M Mansoer, karena perusahan ini dituding acapkali melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam setiap kegiatan investasinya. Berdasarkan data Polhukam PB PMII, diketahui, per 31 Maret 2021 daftar perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Praya dengan pihak tergugat PT ITDC dari tahun 2015-2021 terdapat 21 perkara dari total 36 perkara. Bahkan, daftar perkara itu melibatkan aktor utama PT ITDC ini dengan klasifikasi kasus perbuatan melawan hukum sebanyak 18 perkara, kasus objek sengketa tanah sebanyak 2 perkara, dan lain-lain satu perkara.

Baca juga :  Waktu Kerja THL DLH Dikembalikan 30 Hari

“Dalam pembangun sirkuit Mandalika, selain melanggar hukum masyarakat adat, hak asasi manusia, dan sengketa lahan, juga berdampak terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di NTB, khususnya air,” tegasnya.

Karena itu, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka PB PMII mendesak Erick Thohir segera mencopot Abdulbar M Mansoer terkait polemik pembangunan sirkuit dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Selain itu, lanjut dia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, harus segera mencabut izin usaha bagi PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam pembangunan sirkuit dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Sebab, selain melanggar hak masyarakat adat tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.

“Kami juga mendesak Komisi VI DPR RI agar melakukan evaluasi secara total terhadap semua Badan Usaha Milik Negara dan anak Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir,” ucap Daud. Ia menambahkan, jika tuntutan tidak ditindaklanjuti dalam tempo waktu yang sesingkat-singkat oleh Menteri BUMN, pihaknya  akan  melakukan dua hal. Pertama, akan menempuh jalur hukum sebagai proses litigasi, dan selanjutnya melakuka  non-litigasi seperti menggelar aksi di PT ITDC dan Kementerian BUMN dalam waktu dekat ini. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.