Pansus Sepakati Retribusi Menara Telekomunikasi Gunakan Tarif Tunggal

  • Whatsapp
RAPAT membahas Ranperda Perubahan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi. Foto: rik
RAPAT membahas Ranperda Perubahan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi. Foto: rik

BULELENG – Penerapan retribusi untuk menara telekomunikasi menggunakan sistem tarif tunggal. Diyakini dengan menggunakan sistem ini, akan berdampak pada penambahan pendapatan daerah, ketimbang menggunakan sistem variatif untuk retribusi menara telekomunikasi.

Hal ini terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Buleleng pada Selasa (20/4) menggelar rapat lanjutan guna membahas Ranperda Tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi, di ruang Komisi III DPRD Buleleng.

Bacaan Lainnya

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus II, Luh Marleni, dihadiri oleh anggota Pansus II, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, Made Kuta, beserta jajaran, dan Kabag Hukum Setda Buleleng, Made Bayu Waringin.

Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Buleleng, Putu Sandra Paramitha Dewi, mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan, penerapan tarif menara telekomunikasi dengan menggunakan sistem tunggal dari hasil perhitungan. Ini juga sesuai masukan Pansus II pada rapat sebelumnya untuk mengkaji kembali penerapan tarif menara telekomunikasi. “Kami sudah jelaskan menggunakan tarif tunggal akan berdampak pada penambahan pendapatan daerah sesuai dengan rumus hitungan,” ujar Sandra Paramitha.

Baca juga :  Tahun Ini, Tiga Jembatan di Tiga Desa bakal Dibangun

Menyikapi hal itu, Anggota Pansus II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, mengaku, setuju dengan penerapan tarif menara telekomunikasi menggunakan sistem tunggal itu. “Dalam sistem ini nantinya agar tidak memasukkan biaya pemeliharaan dan modal,” kata Masdana.

Senada juga disampaikan Anggota Pansus II DPRD Buleleng, Made Lilik Numiarsih. Hanya saja Lilik menekankan, dalam penerapan penegakan hukum harus mampu berkolaborasi dengan pihak terkait. “Kami setuju, namun dalam hal penegakan hukum harus dilakukan koordinasi dengan pihak terkait,” jelasnya.

Ketua Pansus II DPRD Buleleng, Luh Marleni, menegaskan, dalam rapat ini sudah disepakati jika penerapan tarif biaya menara telekomunikasi di Buleleng menggunakan sistem tunggal. Dalam penegakan hukum prosesnya agar bisa berkolaborasi dengan pihak terkait. “Nanti hasil rapat ini akan dibahas dalam rapat selanjutnya,” pungkasnya. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.