Pancasila, dari Dasar Menjadi Pilar

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

GUNTUR Soekarno, di Harian Kompas (30/3/2021) menulis artikel berjudul “RUU BPIP dan Institusionalisasi Pancasila”. Salah satu topik bahasan adalah Empat Pilar NKRI yang disosialisasikan Taufiq Kiemas (TK), Ketua MPR periode 2009-2014 yang juga adik iparnya. Guntur menilai Pancasila yang menurut Bung Karno sebagai dasar negara, berbeda dengan Pancasila yang menjadi salah satu pilar NKRI versi TK.

Pembahasan Guntur soal Empat Pilar itu seperti menjawab penasaran penulis melihat gencarnya sosialisasi Empat Pilar NKRI oleh anggota DPR/MPR RI ke daerah, termasuk di Bali. Empat Pilar itu yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Istilah “pilar” ini sempat penulis diskusikan bersama teman, dengan memakai analogi dasar rumah dan pilar rumah. Berhubung Bung Karno menyatakan Pancasila sebagai dasar negara, maka tidak mungkin pada saat yang sama menjadi pilar. Meminjam prinsip hukum identitas logika Aristoteles, suatu hal adalah hal itu sendiri, tak mungkin yang lain. A adalah A, tak mungkin B.

Bacaan Lainnya

Sebagai bangsa yang lama dilingkupi budaya feodal, penggunaan simbol dalam komunikasi menjadi hal yang mudah kita temukan. Penggunaan kata “pilar” dapat dimaknai sebagai bahasa simbol untuk memudahkan orang memahami gagasan TK, bahwa Empat Pilar harus jadi bagian integral pribadi bangsa. Tujuannya agar Indonesia, yang terdiri dari pelbagai suku bangsa dan agama, tidak terpecah seperti Uni Soviet atau negara Eropa Tenggara yang galib disebut Balkan. Meski itu bahasa simbolik, tapi tidak dapat dipungkiri terjadi pengaburan struktur dan logika bahasa.

Baca juga :  Hari Ketiga IBL 2021, Bali United dan Satria Muda Langsung Bangkit

Guntur memang tidak spesifik membincang signifikansi sosialisasi Empat Pilar NKRI dalam artikelnya. Tetapi, disadari atau tidak, dia sedang mengoreksi sesuatu yang “dianggap benar” oleh publik, dan terutama negara, tapi ternyata melenceng dari filosofis dan historisnya.

Prof. Mr. Drs. Notonagoro saat promosi honoris causa Bung Karno dalam ilmu hukum oleh Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 19 September 1951 menyebut, dalam pidato di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno merupakan pengusul Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dikutip juga pernyataan Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat, bahwa Pancasila sebagai suatu beginsel yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi rechtsideologie negara kita.

Saat menerima gelar honoris causa itu, Bung Karno berujar Pancasila bukanlah ciptaan dia seorang, dia hanya perumus perasaan-perasaan yang lama terkandung bisu dalam kalbu rakyat Indonesia. Kemudian pada kursus Pancasila di depan kader Pancasila di Istana Negara pada 26 Mei 1958, dia berkata suatu bangsa memerlukan dasar statis yang bisa menjadi leitstar, bintang pimpinan. Bercermin dari nukilan kisah dari buku “Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno itu”, tulisan Guntur makin terlegitimasi bahwa tidak tepat Pancasila yang prinsipil dijadikan salah satu pilar NKRI.

Hastangka, mahasiswa Pascasarjana UGM, dalam disertasinya berjudul “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ditinjau dari Perspektif Filsafat Bahasa dan Implikasi Teoritis Terhadap Pemahaman Pancasila”, (2019),memandang tata hubungan Empat Pilar tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks relasi historis, yuridis dan filosofis. Istilah itu mengacaukan dan mendelegitimasi tata hubungan hakikat serta makna istilah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara struktur dan logika bahasa, istilah itu juga kacau karena keempat elemen dimaksud memiliki kedudukan dan fungsi berbeda, sehingga tidak dapat disejajarkan.

Baca juga :  Wali Kota Jaya Negara Berharap IDI Denpasar Beri Pelayanan Optimal kepada Masyarakat

Pemahaman tentang Pancasila ini, sesungguhnya, jadi membingungkan karena “politisasi bahasa” oleh MPR RI. Sebagaimana dikatakan ahli linguistik, Shan Wareing (1999), kata mana yang dipilih juga dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap dunia dan diri mereka sendiri.

Implikasi dari tidak tepatnya Pancasila dijadikan salah satu pilar yakni apakah sosialisasi oleh MPR RI itu masih perlu dipertahankan? Hal ini layak dipertanyakan karena, selain menggunakan uang negara, sosialisasi ke dapil mereka merupakan kewajiban setiap anggota MPR RI. Dalam satu pemberitaan media lokal di Bali, seorang anggota DPR/MPR RI menyebut Pancasila sebagai ideologi negara, dan dasar negara adalah UUD 1945. Jika anggota MPR RI menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila semacam itu, bagaimana berharap Pancasila menurut Bung Karno akan diterjemahkan dan diejawantahkan masyarakat awam?

Semoga saja setelah ada pelurusan makna dari Guntur, sebagai anak biologis dan ideologis Bung Karno yang cukup otoritatif menguraikan Pancasila, negara mulai menata ulang materi sosialisasi Empat Pilar apa yang dilakukan selama ini.

Jika kemudian sosialisasi itu hendak dipertahankan dengan pertimbangan tertentu, lalu Pancasila dalam pengertian mana yang dijadikan pilar oleh MPR RI? Ini butuh penjelasan secara logis, historis dan simbolik oleh pemerintah. Sebab, menurut Guntur, seseorang yang menyetujui Pancasila sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara, maka orang tersebut masih tetap dapat dikatakan sebagai orang Pancasilais. Namun, dia menjadi Pancasilais yang Pancasila-nya sudah tidak prinsipil lagi.

Baca juga :  RSUP Sanglah Denpasar Tambah Satu Pasien Covid-19

Pertanyaan ketiga, bagaimana PDIP menyikapi pandangan Guntur yang juga kakak kandung sang Ketua Umum, Megawati Soekanoputri itu? Selama ini PDIP merupakan entitas terdepan dalam mengusung ideologi Marhaenisme dan Tri Sakti Bung Karno. Secara halus, PDIP juga mengklaim sebagai partai yang memperjuangkan Pancasila agar tetap membumi di Indonesia, sekaligus sebagai penangkal ideologi asing, baik ekstrem kanan maupun kiri, yang tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya Indonesia. Suka tidak suka, seyogianya opini Guntur ini mendapat perhatian serius dari semua pihak, dan, terutama, PDIP. Bagaimana cara menyikapi, elite PDIP jelas lebih paham.

Tanpa menafikan warisan dan rekam jejak TK dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, tapi peletakan posisi Pancasila yang tidak tepat sulit diharap menghasilkan sesuatu yang benar. Kita sepakat spirit membumikan Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika harus terus digelorakan, karena rasa kebangsaan itu tetap harus disuburkan. Namun, jalannya juga harus benar tanpa menghadirkan kontroversi. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.