Kajari Karangasem Kebut Kasus Bedah Rumah di Tianyar, Bantuan Badung Dimainkan Oknum Kaur

  • Whatsapp

KARANGASEM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem terus gencar upaya penyelesaian kasus korupsi bansos bedah rumah di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem. Setelah melakukan penggeledahan di kantor Perbekel Tianyar Barat, Kejari kini tinggal menunggu kelengkapan dua alat bukti untuk menjerat para tersangka. 

Kasi Pidana Khusus Kejari Karangasem, M. Matulessy; didampingi Kasi Intel, Dewa Gede Semaraputra, mengungkapkan, kasus ini masuk tahap penyidikan. Sejauh ini Kejari memeriksa 100 lebih saksi meliputi Perbekel Desa Tianyar Barat, I Gede Agung Pasrisak Juliawan, beberapa pejabat desa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung dan Karangasem, suplayer toko bangunan, serta para penerima bantuan bedah rumah. 

Bacaan Lainnya

“Setelah penggeledahan, kami jadwalkan empat saksi yakni Perbekel, Sekdes dan dua kaur untuk melakukan klarifikasi dengan BPKP terkait perhitungan kerugian negara,” ujarnya, Rabu (31/3).

Matulessy mengungkapkan, materi klarifikasi yang dilakukan merupakan kewenangan BPKP. Dia mengaku belum tahu pasti angka kerugian akibat kasus ini. Nanti hasil klarifikasi baru diketahui ketika ada laporan BPK Provinsi Bali. “Semua materi klarifikasi itu yang tahu dari BPK, kami hanya menjadwalkan saja,” ucapnya.

Sejumlah bukti baru ditemukan dalam penggeledahan. Beberapa di antaranya slip rincian pembelanjaan bahan baku untuk bedah rumah. Selain itu ada 373 buku rekening penerima bansos, dan stempel buatan dari Perbekel Desa Tianyar yang seharusnya itu milik dari toko bangunan. “Cukup banyak itemnya, slip-slip itu dibuat SPJ. Kami juga temukan laptop yang digunakan membuat SPJ,” terang jaksa yang sebelumnya sebagai Kasi Pidana Khusus Kejari Bangli ini.

Baca juga :  Para Guru Belanja Ratusan Juta di Pasar Gotong Royong

Kasus ini mencuat ketika ada laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, Kejari Karangasem menemukan kejanggalan. Nilai bedah rumah yang mencapai Rp20,25 miliar dari Pemkab Badung ke Desa Tianyar Barat ini berlangsung tahun 2019 lalu. Sesuai mekanisme, pencairan dilakukan BPKAD Badung dengan transfer ke BPKAD Karangasem. Selanjutnya, oleh BPKAD Karangasem ditransfer ke masing-masing rekening 450 penerima bantuan bedah rumah ini.

Namun, setelah sampai di rekening masing-masing penerima yang tersebar di 14 banjar, pihak desa diduga melakukan permainan kotor. Uang bantuan yang masing-masing mendapat Rp50 juta ditarik dari BPD Bali oleh dua oknum pejabat desa, dengan alasan untuk mempermudah pencairan dana.

“Tapi dibuatkan dua rekening milik pejabat desa untuk menampung dana tersebut. Dua orang ini juga yang bertugas mengumpulkan tanda tangan para penerima, dan proses itu sudah menyalahi aturan,” tegasnya. Atas kejanggalan saat tahap penyelidikan itu, ditemukan juga beberapa rumah penerima bantuan yang belum selesai.

Disinggung penetapan tersangka, dia belum bisa memastikan. Penetapan tersangka baru bisa dilakukan setelah ada minimal dua alat bukti, dan kemungkinan bisa lebih dari satu. Dia juga mewanti-wanti pihak terkait yang memiliki alat bukti agar menyerahkan kepada Kejari agar kasus ini bisa segera tuntas. Jangan sampai Kejari melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, karena akan ikut terseret sebagai menghilangkan barang bukti.

Perbekel Desa Tianyar Barat, I Gede Agung Pasrisak Juliawan, yang dimintai tanggapan via percakapan Whatsapp mengaku proses bedah rumah sudah sesuai prosedur dan rumah warga sudah terbangun semua. Namun, ketika hendak dimintai tanggapan melalui sambungan telepon, Juliawan menolak. “Yang jelas rumah sudah dibangun semua. Maaf dulu, segitu saja. Saya hormati hukum,” pungkasnya. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.