POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Aplikasi “Sinar KPU Bali V2” diluncurkan KPU Bali sebagai inovasi digital pengelolaan arsip dan tata kelola administrasi di lingkungan KPU Bali, Selasa (19/5/2026). Pengembangan aplikasi ini diharap mampu mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
Peluncuran dilakukan saat KPU Bali menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) untuk sinergitas kebijakan dan program kerja guna mendukung efisiensi anggaran dan pencapaian target kinerja KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota se-Bali, Selasa (19/5). Rapimda di KPU Kabupaten Badung ini dihadiri jajaran KPU Bali dan KPU kabupaten/kota se-Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Bali.
Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada KPU Badung sebagai tuan rumah. “Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan capaian kinerja KPU,” sebutnya.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengatakan, Rapimda merupakan tindak lanjut Rapimnas KPU RI yang berfokus pada penguatan sinergi, efisiensi anggaran, dan kolaborasi dengan stakeholder. Dia juga menyampaikan peluncuran Hari Ulang Tahun KPU setiap 7 November serta penguatan budaya kerja melalui Mars KPU.
Narasumber dari Kejaksaan Tinggi Bali, Ida Bagus Alit Ambara Pidada, membawakan materi mengenai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Dalam paparannya, dia menekankan pentingnya komitmen bersama, penguatan integritas, inovasi pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui enam area perubahan pembangunan ZI.
Dalam sesi pengarahan, jajaran divisi KPU Bali turut menyoroti sejumlah isu strategis. Mulai dari digitalisasi dan pengelolaan data pemilih, penguatan SPIP dan JDIH, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, hingga strategi pelaksanaan program kerja di tengah efisiensi anggaran. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus pembahasan.
Pada penutupan Rapimda, Lidartawan kembali menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kinerja, memperkuat koordinasi. “Juga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, inovatif, dan akuntabel,” tegasnya. hen
