Memperluas Kepesertaan, BPJS Kesehatan Gelar Forum Kemitraan Kepentingan Utama

  • Whatsapp
PJ Sekda Denpasar, I Made Toya (kiri) saat membuka Forum Kemitraan Kepentingan Utama yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (4/5/2021). foto: ist

DENPASAR – Dalam rangka memperluas kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal, BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menggelar Forum Kemitraan kepentingan Utama yang dibuka Pj Sekda Denpasar I Made Toya, di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (4/5/2021).

Made Toya mengatakan, melalui Forum Kemitraan Kepentingan Utama ini dapat menerima arahan maupun masukan dari BPJS Kesehatan. “Melalui pertemuan rutin ini, mari kita koordinasikan dan komunikasikan berbagai permasalahan pelayanan kesehatan dalam program JKN, karena sampai saat ini masih ada keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Forum kemitraan ini sebagai wadah melakukan komunikasi secara efektif dengan para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Program JKN-KIS. Melalui forum juga bisa disampaikan permasalahan-permasalahan di lapangan, terkait pelayanan kesehatan kepada peserta dan dibahas mengenai solusi atas permasalahan tersebut.

Dengan adanya forum ini, Made Toya berharap berbagai permasalahan dan pengaduan masyarakat terkait program JKN KIS BPJS Kesehatan bisa terselesaikan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Muhammad Ali mengatakan, BPJS Kesehatan memiliki sejumlah agen kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota provinsi. Agen kemitraan ini pada dasarnya menyangkut pembahasan perluasan kepesertaan JKN dan pembahasan permasalahan pelayanan kesehatan dalam program JKN.

Baca juga :  Lantik KPMB, Artha Dipa Minta Tidak Keluar Rel

“Berbagai permasalahan itu kita bahas dalam forum kemitraan ini ” kata Ali seraya menambahkan, jumlah peserta sampai tanggal 31 Januari 2021 terdata sebanyak 221.471.196 jiwa (82,4%), dari total 268.583.016 penduduk.

Lebih lanjut, Ali mengatakan apabila menemukan permasalahan terkait pelayanan kesehatan pihaknya berharap dapat dikomunikasikan kepada petugas BPJS baik di Kantor maupun rumah sakit, atau rumah sakit dimana peserta mendapat keluhan tersebut.

Rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mendapatkan informasi nomor petugas yang dapat dihubungi bila ada kebutuhan informasi pengaduan keluhan.

Petugas ini ada yang berasal dari rumah sakit dan dari BPJS Kesehatan. “Mereka jadi tim untuk memberikan penanganan keluhan yang dialami peserta,” ungkapnya.

Untuk keluhan yang alami rumah sakit bisa disampaikan langsung ke Kantor BPJS Kesehatan. Karena BPJS memiliki loket penanganan pengaduan atau bisa dihubungi ke nomor 1500400. Selain menyampaikan permasalahan, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan.

Untuk kedepan, pihaknya berharap bisa lebih fokus terhadap cakupan kepesertaan yang mencapai 98% sesuai RPJMN 2020/2024, dimana diharapkan seluruh daerah dapat mencapai target 98%. ”Dengan tercapainya jumlah kepesertaan yang maksimal ini kita harapkan progresivitas JKN bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.