Lacak Postingan di Medsos, Bawaslu Gandeng Polda Bali

  • Whatsapp
KOMISIONER Bawaslu Bali dipimpin Ketut Ariyani bersama Kapolda Bali saat audiensi di Polda, Senin (6/7/2020). Foto: ist
KOMISIONER Bawaslu Bali dipimpin Ketut Ariyani bersama Kapolda Bali saat audiensi di Polda, Senin (6/7/2020). Foto: ist

DENPASAR – Bawaslu Bali mendapat injeksi semangat dari Polda Bali untuk melacak postingan di media sosial (medsos) terkait Pilkada 2020 yang terindikasi melanggar hukum. Bantuan tersebut merupakan tambahan dukungan selain kerjasama dalam Sentra Gakkumdu yang berjalan selama ini. Demikian diutarakan Kordiv Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, usai audiensi bersama komisioner Bawaslu Bali dipimpin Ketut Ariyani dengan Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose, Senin (6/7/2020).

Menurut Wirka, audiensi dilakukan untuk memaparkan tahapan Pilkada 2020 sekaligus langkah pengawasan yang dijalankan Bawaslu. Salah satu dukungan Bawaslu mendapat hasil pilkada yang terlegitimasi, sebutnya, yakni menjalankan pengawasan sesuai kewenangan dan tugas pokok. Selama ini Sentra Gakkumdu sebagai wadah kerjasama Bawaslu dengan Polda Bali berjalan baik.

Bacaan Lainnya

“Untuk di Sentra Gakkumdu, Polda ada perubahan personel yang masuk dalam tim karena Direktur Reskrimum juga orang baru. Nanti disiapkan oleh Kapolda. Yang pasti Kapolda menjamin dukungan ke kami untuk melakukan pengawasan,” jelasnya.

Bentuk dukungan dimaksud, sambungnya, Kapolda menyiapkan personel dan peralatan teknologi informasi penunjang jika ada ada postingan di media sosial yang terindikasi melanggar. Masalahnya, meski tahu ada postingan semacam itu, Bawaslu tidak memiliki kapabilitas dan peralatan untuk melacak sumbernya. Untuk kasus di dunia maya ini, dia bilang Kapolda jajarannya siap melacak.

Baca juga :  PKB Semakin Maju di Sumbawa

“Misalnya ada kampanye hitam di medsos, kami tidak bisa menelsuri, tapi Polda mampu untuk itu. Begitu pula kalau ada hoaks misalnya, ini Kapolda atensi sekali untuk bisa menelusuri dan menindak pelakunya,” ungkap mantan advokat tersebut.

Wirka menambahkan, tidak semua postingan di medsos berarti masuk ranah pidana, karena ada juga domain pelanggaran administrasi. Yang termasuk administrasi antara lain ada kampanye dilakukan oleh tim kampanye di luar yang terdaftar di KPU. Menangani model ini, Bawaslu akan minta Polda untuk menutup akun ilegal itu melalui personel di bagian Kejahatan Siber. Sebab, sanksi pelanggaran administrasi hanya sebatas itu.

Berbeda ceritanya, kata dia, jika postingan itu digolongkan kampanye hitam. Nanti Bawaslu akan mengkaji itu bersama di Sentra Gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan. “Nanti kita lihat apakah itu masuk kampanye hitam, atau pencemaran nama baik, atau pasal lainnya. Jika terkait pilkada, itu bisa termasuk kampanye hitam,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.