Stigma Hantui PPDP Ikuti Tes Cepat, Pemerintah Kurang Antisipasi Dampak Sosialnya

  • Whatsapp
JOHN Darmawan (kiri) didampingi komisioner KPU Badung saat mengikuti rapat daring terkait persiapan PPDP di Pilkada 2020, Senin (6/7/2020). Foto: gus hendra
JOHN Darmawan (kiri) didampingi komisioner KPU Badung saat mengikuti rapat daring terkait persiapan PPDP di Pilkada 2020, Senin (6/7/2020). Foto: gus hendra

MANGUPURA – Kewajiban mengikuti tes cepat (rapid test) untuk skrining awal Covid-19 bagi penyelenggara Pilkada 2020, ternyata tidak diikuti penanganan dampak sosialnya. Yang paling terlihat yakni ada kecemasan akan mendapat stigma minor dari masyarakat, ketika hasil tesnya reaktif. Ini menyiratkan kurang matangnya persiapan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, menuturkan, ada dua masalah dalam rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saat ini. Pertama, kewajiban untuk mengikuti tes cepat; kedua, wajib tidak masuk dalam Sipol. Khusus untuk tes cepat, meski gratis, John mengakui ada ketakutan bagi calon PPDP untuk mengikuti tes cepat. Yang dicemaskan yakni adanya stigma negatif dari lingkungan untuk pribadi dan keluarga.

Bacaan Lainnya

“Kalau hasilnya reaktif, mereka kan harus diisolasi 14 hari, begitu juga keluarganya. Praktinya isolasi itu sama dengan pengucilan, dan ini yang dihindari. Jalan singkatnya, mereka tidak mau ikut rapid test,” ujarnya, Senin (6/7/2020).

Ini jelas ironi, kata dia, karena tujuan tes cepat justru memberi garansi masyarakat PPDP itu dalam kondisi sehat. Sebab, PPDP akan coklit data dari rumah ke rumah, dan itu berarti bertemu fisik. Selain untuk cegah dini, tes cepat juga untuk menghindari ada klaster baru transmisi lokal di jajaran penyelenggara. “Stigma ini yang bikin orang enggan jadi PPDP, karena efeknya sampai ke keluarga,” tegasnya.

Baca juga :  Tiga Bangunan Kantor Camat Sudah Diperbaiki

Untuk jalan keluar, dia menilai pemerintah wajib menyosialisasikan dengan baik tes cepat tujuannya menapis imunitas penyelenggara. Jika hasilnya nonreaktif, PPDP bisa langsung bekerja dan masyarakat tidak perlu cemas menerima di rumahnya. Apalagi PPDP juga dilengkapi alat pelindung diri (APD) saat bertugas, sehingga tahapan pilkada berjalan tanpa ketakutan di masyarakat dan penyelenggara.

“Kalau masalah Sipol, itu sekarang tidak terlalu susah, kalau ada masuk Sipol bisa diganti segera. Sipol itu masalah administrasi saja, tapi kalau rapid test itu ranah psikologis,” urainya.  

Akademisi Unud, Dr. Kadek Dwita Apriani, memandang adanya PPDP yang cemas dengan tes cepat gegara stigma itu menunjukkan kurang cakapnya pemerintah menyelenggarakan pemilu saat pandemi. Selama ini pemerintah dan KPU berkutat masalah ketersediaan anggaran dan hal teknis lainnya. Namun, karena pandemi ini musibah global, pemerintah kurang memperhitungkan konsekuensi ketika memutuskan pilkada digelar 9 Desember.

“Kita harus jujur akui bahwa ada PPDP sampai mundur karena tidak mau ikut rapid test, itu menunjukkan realita ini tidak diantisipasi pemerintah sebelumnya. Secara teknis dan anggaran okelah, tapi secara dampak sosial? Kecemasan akan distigma buruk itu dampak sosial, dan ini mestinya bisa diantisipasi ketika memutuskan pilkada tanggal 9 Desember,” seru alumnus Universitas Indonesia itu.

Mengubah stigma, kata dia, jelas bukan urusan mudah. Masyarakat perlu diedukasi dengan baik, dan tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah pola pikir mereka atas suatu isu atau realita. Hanya, dia menilai kondisi ini masih bisa “tertolong” dengan adanya PPDP pengganti. Akan sangat lain cerita akhirnya jika kemudian rekrutmen pas-pasan, dan orangnya mundur di tengah tidak ada tenaga pengganti.

Baca juga :  Haramkan Peredaran Narkoba di Lapas Karangasem, Petugas Lapas Dites Urine

“Kalau membuat pilkada gagal sih ngga ya. Tapi kondisi semacam ini mesti jadi pelajaran kita semua untuk mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk dampak sosialnya,” tandas direktur salah satu lembaga survei politik itu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.