KPU Tabanan Buka 144 Posko Layananuntuk Terima Tanggapan DPS

  • Whatsapp
KETUA Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Tabanan, I Ketut Sugina (kiri), di depan salah satu posko layanan, di Kantor KPU Tabanan, Rabu (23/9). Foto: gap
KETUA Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Tabanan, I Ketut Sugina (kiri), di depan salah satu posko layanan, di Kantor KPU Tabanan, Rabu (23/9). Foto: gap

TABANAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU)Tabanan membuka posko layanan pemilih di 144 titik di Kabupaten Tabanan. “Posko tersebut difungsikan untuk menerima dan melayani masyarakat, jika ada masukan atau tanggapan terkait daftar pemilih sementara (DPS) yang telah diumumkan,” ungkap Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Tabanan, I Ketut Sugina, Rabu (23/9).

Dalam upaya melindungi hak pilih warga, katanya, pihaknya melakukan berbagai upaya. Mulai dari uji publik hingga membuka posko layanan pemilih. “Posko layanan pemilih itu serentak dibuka mulai dari tanggal 22 hingga 28 September mendatang,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Sugina, KPU Tabanan membuka posko di semua kantor desa, yakni 133 kantor desa, di 10 kecamatan, dan di Kantor KPU Tabanan. “Secara keseluruhan, posko yang kami buka secara serentak sebanyak 144 posko,” ucapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, fungsi posko itu tidak lain untuk melayani masyarat jika ada yang belum masuk ke dalam DPS yang telah diumumkan. Bisa mengadu ke posko di masing-masing kantor desa atau kantor camat, atau juga bisa langsung ke Kantor KPU Tabanan di Jalan PB Sudirman Nomor 1, Dangin Carik, Tabanan.

Baca juga :  Putus Penyebaran Covid-19 Harus Dilakukan dengan Kompak

“Semangat kami membuka posko layanan itu, tidak lain agar semua warga Tabanan yang memenuhi syarat sebagai pemilih bisa masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang nantinya ditetapkan. Jadi, posko ini untuk mengakomodasi jika masih ada warga Tabanan yang sudah memenuhi syarat namun belum masuk ke dalam DPS,” ujar Sugina. Sebab, lanjut dia, setelah DPS ini pihaknya akan menetapkan DPS hasil perbaikan (DPSHP), dan setelah itu menetapkan sebagai DPT.

Terkait mekanisme pengaduan, sesuai PKPU bahwa pemilih, atau keluarga atau pihak berkepentingan bisa mengajukan tanggapan jika ada pemilih yang belum masuk DPS, dengan menyertakan fotokopi KTP-el dan KK ke posko layanan, dan selanjutnya akan diberikan form A.1.A – KWK (formulir tanggapan masyarakat).

“Selanjutnya, kami akan melakukan verifikasi terhadap masukan tersebut. Jika benar adanya, kami akan memasukkan ke dalam daftarpemilih selanjutnya. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan tanggapan terhadap DPS yang tidak memenuhi syarat,”
ujarnya.

Selain posko layanan KPU Tabanan juga akan melakukan uji publik terhadap DPS yang sudah ditetapkan dan diumumkan secara serentak di tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan, dan uji publik di tingkat kabupaten pada 25 September 2020. “Dalam uji publik tersebut, kami mengundang pihak eksternal, seperti kelian dusun, kepala desa, tokoh masyarakat, jajaran bawaslu, hingga partai politik. Jadi, kami ingin DPT yang ditetapkan itu benar-benar berkualitas,” beber Sugina. gap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.