KPU Denpasar Riset Hasil Pilkada Denpasar, Efektivitas Sosialisasi Jadi Pertanyaan

  • Whatsapp
WEBINAR oleh KPU Denpasar mengundang akademisi dan para mahasiswa sebagai pemilih milenial untuk sosialisasi serta edukasi Pilkada 2020, beberapa waktu lalu. Foto: ist
WEBINAR oleh KPU Denpasar mengundang akademisi dan para mahasiswa sebagai pemilih milenial untuk sosialisasi serta edukasi Pilkada 2020, beberapa waktu lalu. Foto: ist

DENPASAR – KPU Denpasar menggelar riset untuk mengkaji hasil pelaksanaan Pilkada Denpasar 2020 yang baru berlalu. Ada dua topik yang masuk dalam daftar dievaluasi, yakni efektivitas sosialisasi dan perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Demikian diutarakan Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, Selasa (5/1/2021).

Menurutnya, riset dilakukan sebagai landasan untuk evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020. Yang pertama dikaji yakni efektivitas sosialisasi yang dilakukan KPU untuk mengedukasi pemilih, sedangkan topik kedua adalah perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Riset tidak hanya menelisik apa yang dilakukan KPU, tapi juga apa yang dilakukan peserta pilkada, pemerintah, dan seluruh jajaran penyelenggara.

Bacaan Lainnya

“Kedua topik ini ada kaitan dengan tujuan menginformasikan secara ilmiah, memberi gambaran, dan untuk menjadi bahan pertimbangan meningkatkan kualitas, edukasi serta penyelenggaraan kepemiluan di Denpasar. Kami menggandeng FISIP Undiknas dan Universitas Warmadewa,” ulasnya.

Urgensi dari riset tersebut, terangnya, untuk mengukur bagaimana pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa tidak normal, karena adanya pandemi Covid-19. Selain itu, adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Denpasar 2020 sebanyak 2 persen dari 56 persen pada Pilkada 2015 lalu. Sebagai catatan, dari enam kabupaten/kota di Bali yang melangsungkan Pilkada 2020, hanya di Denpasar yang terjadi penurunan kehadiran pemilih ke TPS menggunakan hak suaranya.

Baca juga :  Pjs Bupati Serinah Tinjau Proyek Pembangunan

“Yang ketiga, ya untuk mendapat gambaran sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pilkada atau pemilu selanjutnya di Denpasar. Ini juga merupakan bagian tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemilu kepada publik,” urai komisioner berkepala plontos tersebut.

Disinggung hanya di Denpasar penggunaan hak pilih menunjukkan tren menurun di Bali, Arsajaya tersenyum. Dia berujar situasi ini tidak bisa dilepaskan dari faktor adanya pandemi. Dia menilai penurunan 2 persen itu untuk di Denpasar masih dalam ambang batas “wajar” atau bisa ditoleransi. Alasannya, dalam kondisi normal saja seperti tahun 2015, partisipasi pemilih hanya 56 persen.

Arsajaya menegaskan, tanggung jawab KPU mentransformasikan informasi penyelenggaraan dan mencerdaskan pemilih itu, berbeda dengan mendorong masyarakat untuk datang ke TPS. Pada proses kehadiran pemilih ke TPS ini, ulasnya, perlu dan penting peran serta peserta pemilihan bersinergi untuk mendorong masyarakat ke TPS. “Sederhananya begini: KPU menginformasikan tanggal, peserta (pilkada) mendorong warga datang ke TPS untuk memilih dia,” urainya.

Target terbesar KPU menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi masih menghantui, sambungnya, adalah hadirnya pilkada yang berintegritas. Kemudian terhindarnya ada klaster baru Covid-19, dan ditaatinya protokol kesehatan selama tahapan pilkada oleh penyelenggara dan pemilih. Terakhir barulah bicara meningkatkan partisipasi masyarakat datang ke TPS.

Didesak indikator integritas yang dimaksud, dia merujuk kepada tidak adanya pemungutan suara ulang (PSU), dan tidak ada masalah etik penyelenggara yang mencuat ke permukaan. Dua hal tersebut dipicu hal bersifat teknis dari KPU sampai di bawah. Dia mengklaim lembaganya menjalankan semua tanggung jawab itu secara optimal meski pandemi memayungi.

Baca juga :  Harus Diwaspadai, Kasus Covid-19 di Bali Didominasi Usia 20-29 Tahun

“Semua kami sasar, sampai riset untuk menjangkau 35 persen kaum milenial. Tapi ya ternyata menjelang pemungutan suara justru ada gerakan kontra dengan narasi ngoyong jumah gen (diam di rumah saja),” ucapnya menandaskan. Sebelumnya, akademisi FISIP Unud, Kadek Dwita Apriani, menyebut potensi penurunan partisipasi pemilih sudah terlihat sejak pilkada diundur dari 23 September ke 6 Desember 2020. Baginya, kondisi itu berkaitan dengan aura kompetisi para paslon. “Kalau di daerah lain, ada sinergitas komponen dengan membuat banyak aktivitas terkait pilkada. Kalau ditakutkan partisipasi rendah, itu bisa mendorong orang datang ke TPS juga,” ujarnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.