Komisi III Minta Angkasa Pura Tunda Kenaikan Tarif Parkir

  • Whatsapp
ADHI Ardhana (baju merah) saat memimpin rapat kerja dengan Angkasa Pura I dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Foto: ist
ADHI Ardhana (baju merah) saat memimpin rapat kerja dengan Angkasa Pura I dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Foto: ist

DENPASAR – Komisi III DPRD Bali melakukan rapat kerja bersama PT Angkasa Pura I dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali di DPRD Bali, Selasa (5/1/2021). Hal yang dibahas yakni rencana kenaikan tarif parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang dikelola Angkasa Pura. Keputusan rapat, Komisi III minta Angkasa Pura menunda kenaikan tarif tersebut.

Ketua Komisi III, AA Ngurah Adhi Ardhana, memaparkan, kenaikan tarif parkir di bandara dirasa akan memberatkan masyarakat Bali yang memiliki kegiatan di areal bandara. Apalagi saat ini dunia, termasuk Bali, sedang menghadapi tekanan ekonomi hebat akibat pandemi Covid-19. “Secara sepintas saja kita bisa melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat kita sekarang, masa harus kita tambah lagi dengan kenaikan tarif parkir di bandara? Sebab, nilainya kalau dihitung naik signifikan, baik untuk motor maupun mobil,” ucap Ardhana usai rapat.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, jelasnya, General Manager Angkasa Pura I, Herry A. Sikado; didampingi Co General Manager Commercial, Rahmat Adil Indrawan, menguraikan latar belakang rencana kenaikan tarif. Mereka menyampaikan situasi operasional Bandara Ngurah Rai juga mengalami tekanan. Untuk mengatasi itu, Angkasa Pura I berupaya tidak menambah beban operasional parkir dan beban perusahaan.

Baca juga :  MDA Instruksikan Pemilihan Bendesa Adat Ditunda

Sebab, nilai tarif parkir saat ini setelah dihitung dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. “Salah satu alasan mereka adalah karena adanya investasi pembangunan areal parkir yang baru di bandara. Tarif sekarang itu tidak menutupi biaya operasional, makanya perlu ada kenaikan,” imbuh politisi PDIP tersebut.

Meski mengaku bisa memahami pertimbangan Angkasa Pura I itu, Ardhana berpandangan dalam situasi saat ini semua pihak memiliki beban masing-masing. Malah, imbuhnya, sebenarnya yang terberat adalah diterima oleh Bali secara keseluruhan. Untuk itu sangat tidak bijak jika kemudian BUMN itu justru menambah beban masyarakat Bali yang berusaha bertahan saat ini.

Pemerintah dan perusahaan negara, kata dia, sebenarnya harus berada dalam posisi terdepan membantu masyarakat menghadapi kolaps ekonomi seperti saat ini. Konklusinya, tegas Ardhana, penundaan adalah jalan terbaik sampai dengan situasi memungkinkan untuk dilakukan kenaikan. Komisi juga mengingatkan Angkasa Pura agar selalu berkomunikasi dengan Pemprov terkait tarif dengan kajian yang berpihak kepada publik.

“Misalnya begini, ada mobil mengantar tamu ke bandara saja, masa diberlakukan tarif parkir seperti mobil parkir? Kan tidak adil. Bahwa masih ada geliat masyarakat kita ke bandara saja, itu sudah bagus. Jangan malah ditambah lah beban mereka, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu,” seru politisi asal Denpasar itu.

“DPRD Bali juga menyiapkan surat rekomendasi penundaan agar bisa menjadi dasar bagi GM Angkasa Pura mengajukan kepada direksi secara administrasi. Tadi penundaan tarif sudah kami sepakati,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.