POSMERDEKA.COM, BULELENG – Dua Pengurus KONI Buleleng dan Pengurus KONI Badung, selama dua hari, Sabtu dan Minggu (23-24 September 2023) – melakukan pertemuan kekeluargaan di Kompleks GOR Bhuana Patra Singaraja.
Hal tersebut, sebagai pertemuan balasan di mana sebelumnya Pengurus KONI Buleleng anjangsana ke Sekretariat KONI Badung, di Dalung Kuta Utara beberapa Minggu sebelumnya.
Hari pertama, kedua pembina olahraga di Bali Utara dan Bali Selatan itu melakukan diskusi bersama, bagaimana memajukan olahraga di Bali. Sementara hari kedua Minggu (24/9) mereka melaksanakan duel di lapangan bulutangkis, tenis meja dan catur. Mereka yang tidak olahraga adu suara di arena Karaoke.
Dalam diskusi olahraga, Ketua Umum KONI Buleleng Ketut Wiratmaja menyampaikan sejumlah persoalan untuk diselesaikan sehingga pembinaan olahraga di Bali
semakin maju dan terbuka ke depan.
Ia menjelasakan, dalam pengiriman atlet ke Babak Kualifikasi/pra-PON tahun ini, sejumlah atletnya menjadi korban “permainan” Pengprov Cabor (Pengurus Provinsi Cabang Olahraga) Bali.
“Masak atlet Buleleng peraih medali emas dalam Porprov Bali diadu lagi dengan atlet non-porprov. Padahal sudah ada rekomendasi KONI Bali, Pengprov Cabor Bali harus mengutamakan juara-juara dalam Porprov, ikut BK PON,” kata Ketut Wiratmaja.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum KONI Badung Made Nariana. Ia mengatakan, tiga atlet balap sepeda Badung peraih emas, satu pun tidak diikutsertakan dalam BK PON 2024. Pengurus Provinsi Cabor ISSI seenaknya mencopot atlet untuk dikirim ke BK PON tersebut.
Kedua pimpinan KONI Badung dan Buleleng sepakat, sekaligus menyerukan hal-hal seperti itu jangan terjadi lagi. Pengurus KONI Bali harus intervensi dalam persoalan tersebut. Pasalnya atlet adalah milik dan dibina dengan susah payah di kabupaten/kota.
Jika ada multi event, memang kewajiban Pengurus Provinsi Cabor di bawah naungan KONI Bali mengirim atlet atas nama Bali. Kewenangan tersebut hendaknya dilakukan dengan fairply, terbuka memiliki akuntabilty yang tinggi, sehingga tidak mengecewakan atlet, pembina dan orangtua atlet.
Di bagian lain, kedua pengurus KONI tersebut juga menyepakati, bahwa Pengurus Cabor baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang tanpa kegiatan sama sekali selama setahun supaya didegradasi.
“Seharusnya Pengurus Provinsi Cabor banyak konsultasi ke Pengurus KONI Kabupaten/Kota mengembangkan cabor masing masing-masing. Sekaligus melakukan kegiatan olahraga dengan rutin. Kalau tidak mampu sebaiknya didelet dari keanggotaan KONI,” kata kesepakatan mereka dalam pertemuan itu.
Dalam diskusi itu juga berkembang soal THB (technical hand book) dalam Porprov, yang sering diubah seenaknya setelah bertandingan berjalan. Bahkan ada terang-terangan melanggar THB yang dibuat masing-masing cabor.
Suatu cabor tidak terukur misalnya, ada anaknya berlomba, sementara juri atau wasitnya orangtua sendiri. Ini jelas melanggar THB. “Kelak THB harus dibuat lebih rinci dan detil, sehingga tidak dapat diubah atau dibijaksanai begitu event sudah berjalan,” kata kedua pimpinan KONI itu.
Pengurus Provinsi Cabang olahraga, juga harus bertanggung jawab atas pengembangan/pembentukan Pengkab/Pengkot Cabor. Jika tidak mampu jangan diikutsertakan dalam Porprov, sehingga tidak ada kesan bagi-bagi atlet dalam Porprov.
Pertemuan Buleleng tersebut juga meminta Pengurus KONI Bali lebih banyak melakukan rapat konsultasi dengan Pengurus Provinsi Cabor dan Penguru KONI Kabupaten/Kota sebagaimana diatur AD/ART KONI.
Masalah lain yang dibahas dan menjadi kesepakatan antara KONI Buleleng dan Badung, bahwa dalam menghadapi Porprov Bali tahun 2025, diharapkan 6 bulan sebelum hari H Porprov, persoalan keabsahan atlet sudah beres. Begitu Porprov — tinggal bertanding/berlomba, tidak ada lagi protes soal status atlet.
KONI Badung dan KONI Buleleng juga sepakat tuan rumah Porprov Bali berikutnya, dilakukan bersama dengan tuan rumah dua sampai tiga Kabupaten/Kota. Namun diharapkan tuan rumah jangan dibebankan lagi membangun venue baru.
Baik Ketua Umum KONI Buleleng maupun Badung, menganggap pertemuan-pertemuan non-formal dapat dikembangkan lebih luas, demi kemajuan olahraga Bali. Mereka beranggapan olahraga Bali harus ditangani bersama-sama dengan semangat baru. Tidak ada yang sok berkuasa, di saat mendapat wewenang dalam menentukan atlet untuk dikirim mewakili Bali ke multi event seperti PON. (*)
