POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung kondusif dan aman, Kapolda Bali, Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra, kunker sekaligus mengikuti Focus Group Disscussion kesiapan pengamanan Pemilu di Polresta Denpasar, Selasa (21/11/2023). Turut hadir Karo Ops. Kombes Soelistjono; Dirlantas Kombes Rumino Ardano; Dirpolairud Kombes Ponadi, S.I.K., dan para pejabat utama Polda Bali.
Kapolresta Denpasar, Kombes Bambang Yugo Pamungkas; Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara; Dandim 1611/Badung, Letkol Arh Teguh Waluyo, menyambut Kapolda bersama sejumlah undangan.
FGD diawali paparan Kapolresta terkait situasi keamanan wilayah Polresta Denpasar, juga kerawanan pada tiap tahapan Pemilu dan kesiapan pengamanan Pemilu 2024. Hal itu meliputi data TPS dan DPT, Daftar Calon Tetap DPRD Denpasar, data logistik Pemilu yang sudah tiba di gudang KPU dan data personel yang dilibatkan hingga kesiapan anggaran.
Kapolda menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta bersama jajaran yang berdedikasi khususnya dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata Agung 2024. Dia mengapresiasi Forkompinda dan tokoh masyarakat yang mendukung kamtibmas tetap terjaga kondusif di wilayah Denpasar.
Kapolda menjelaskan bagaimana misi visi Polri ke depan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Mendengarkan paparan dari Kapolresta Denpasar terkait Potensi Konflik dan kerawanan di wilayah Denpasar Kapolda berharap jangan sampai konflik dan kerawanan tersebut terjadi lagi khususnya di Denpasar pada saat Pemilu saat ini.
‘’Bagaimana caranya mencari solusi pemecahannya atau problem solving seperti contohnya dari Polri ada Bhabinkamtibmas, dari TNI ada Babinsa dari Pemda ada Sipandu Beradat yang secara preemtif dan prefentif dapat menjadi problem solving atau cooling system. Ada pula Polisi Banjar yang sangat dekat berada dengan masyarakat itu bisa juga menjadi cooling system, itulah salah satu cara kita untuk tetap menjaga stabilitas keamanan masyarakat agar tetap kondusif,’’ ujarnya.
Kapolda juga meminta kepada seluruh personel Polri di Polresta Denpasar yang melakukan pelanggaran ada tiga sanksi yang menanti di depan, sanksi itu yaitu sanksi pidana, sanksi disiplin, dan saksi kode etik. Begitu pula kalau ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dalam masa Pemilu 2023-2024 , tujuanya agar tidak ada pelanggaran, dan bagaimana Polri menjaga netralitas dalam Pemilu ke depan.
”Saya tekankan, saya tidak mentoleril pelanggaran yang dilakukan sekecil apapun oleh anggota Polri, yang merusak netralitas Polri dalam pemilu ini,’’ tekan Kapolda Bali.
Jenderal bintang dua ini, dalam amanatnya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya-upaya untuk mengamankan Pemilu tahun 2024 sudah sejak lama diupayakan Polri, baik dari Polda maupun dari Polres jajaran dalam melaksanakan cooling system. “Sebentar lagi tanggal 28 November 2023 akan dimulai tahapan kampanye, bagaimana caranya kita mencegah adanya polarisasi, perlu adanya komunikasi koordinasi dari kepolisian kepada masyarakat untuk menyikapi dinamika yang berkembang di masyarakat,’’ imbuhnya.
Kapolda Bali mengungkapkan, bahwa operasi pengamanan Pemilu tidak akan berhenti setelah Pilpres dan Pileg digelar. Tetapi pesta demokrasi berlanjut dengan agenda Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) sehingga menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan lancar agar tidak terjadi gangguan di wilayah yang berdampak pada perekonomian yang dapat berimbasnya wisatawan akan lari, perekonomian tidak lancar dan yang akan mengalami kerugian adalah masyarakat.
‘’Saya sampaikan kepada seluruh Kapolres/ta bagaimana caranya kita melaksanakan cooling system agar situasi yang hijau ini tetap menjadi hijau walaupun agak kuning-kuning sedikit bagaimana caranya yang kuning itu bisa menjadi hijau kembali, tetap dalam keadaan aman dan kondusif,’’ ucap Jenderal lulusan Akpol tahun 1991 ini.
Diakhir kegiatan Kapolda Bali secara simbolis juga menyerahkan bibit pohon kepada Kapolresta Denpasar dan Dandim 1611 Badung. hen
