Ikut Konsolidasi PDIP, Dua Aparat Desa Direkomendasi Sanksi

  • Whatsapp
SALAH satu oknum aparatur desa ketika menjalani pemeriksaan terkait netralitas dalam tahapan Pilkada Tabanan 2020, Selasa (29/9/2020).
SALAH satu oknum aparatur desa ketika menjalani pemeriksaan terkait netralitas dalam tahapan Pilkada Tabanan 2020, Selasa (29/9/2020).

TABANAN – Bawaslu Tabanan merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap dua aparat desa. Mereka dinilai tidak netral terkait tahapan penyelenggaraan Pilkada Tabanan 2020. Penegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, Selasa (29/9/2020).

Dia memaparkan, Bawaslu sudah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut kepada pihak berwenang, dalam hal ini perbekel di daerah masing-masing. Bawaslu merekomendasikan kepada Perbekel Desa Lumbung untuk kaur atas nama I Komang M, dan merekomendasikan kepada Perbekel Desa Lalanglinggah untuk oknum kaur atas nama I Gede S, di Kecamatan Selemadeg Barat.

Bacaan Lainnya

Pelanggaran yang dilakukan, urainya, yakni kedua oknum perangkat desa tersebut hadir dalam acara konsolidasi internal PAC PDIP Selemadeg Barat. Kehadiran kedua oknum kaur desa itu dalam kegiatan konsolidasi parpol, salah satunya memakai pakaian dengan identitas parpol, dinilai melanggar ketentuan Pasal 51 huruf g UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Rumada menambahkan, Bawaslu tiga kali melayangkan surat cegah dini ke perbekel dan perangkat desa, mulai dari tahapan dan sampai saat menjelang masa kampanye. “Dua oknum perangkat desa tersebut sudah direkomendasi untuk diberi sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. gap

Baca juga :  Sri Mulyani: Diskon Tiket Pesawat 50 Persen Lewat Insentif Pariwisata

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.