POSMERDEKA.COM, GIANYAR – DPRD Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Senin (15/7/2024).
“Ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan setuju dan dilaksanakan pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023,” terang Wakil Ketua DPRD, I Gusti Ngurah Anom Masta, selaku pimpinan sidang.
Fraksi PDIP dengan juru bicara Luh Suciningsih menyampaikan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemkab Gianyar kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023.
Tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke-10 secara berturut-turut Kabupaten Gianyar memperoleh WTP. “Ini harus terus dipertahankan dengan melaksanakan setiap catatan-catatan dari BPK, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2023,” ujarnya.
I Wayan Gede Sudarta dari Fraksi Golkar menyampaikan, antara RPJPD, RPJM, RKPD dan APBD perlu dicermati agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Pun dapat direalisasikan dalam setiap penyusunan RKA dan APBD setiap tahunnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gianyar. “Harapan kita tidak hanya mengejar kuantitas pertumbuhan pariwisata, tetapi yang lebih penting adalah quality tourism, mengingat masih banyak keluhan terkait fasilitas dasar penunjang pariwisata,” ungkapnya.
Terkait sampah, dia menilai pemerintah semestinya memberi ruang dan waktu untuk menguji tingkat kesadaran masyarakat, agar benar-benar memahami clean and green (bersih dan hijau).
Perlu edukasi agar pejabat bersangkutan mengemas kepada pejabat di bawahnya, sampai ke tingkat desa dan banjar, sesering mungkin menginformasikan melalui rapat atau sosialisasi ke masyarakat. “Jadi, agar terbangun kesadaran masyarakat tentang persampahan sesuai dengan jenisnya,” terang Sudarta.
Mengenai masalah pendidikan, karena banyak kondisi gedung sekolah, terutama sekolah Dasar, yang mengalami kerusakan, Fraksi Golkar mengimbau kepada Dinas Pendidikan untuk monitoring keberadaan gedung-gedung sekolah yang memerlukan rehab gedung.
Fraksi Demokrat melalui Ida Bagus Rai Artha mengatakan, pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, supaya dioptimalkan tahun anggaran 2024.
Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer semua bisa ditekan dari yang direncanakan. “Efisiensi belanja daerah sudah terlaksana, tapi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yaitu kesejahteraan untuk masyarakat,” urainya.
Fraksi Indonesia Raya melalui juru bicara I Gusti Ngurah Agus Supriadi mengapresiasi capaian target pendapatan daerah yang telah direalisasikan. Namun, mereka juga mendorong agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya.
“Terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Gianyar. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah harus terus ditingkatkan,” serunya menandaskan. adi