POSMERDEKA.COM, MATARAM – Anggota Fraksi PAN DPRD NTB, Muhamad Aminullah alias Maman, menyoroti rencana Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang akan membentuk tim percepatan pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD ini mengaku tak mempersoalkan Gubernur membentuk tim percepatan, sepanjang ada aturan dan regulasi yang jelas. “Kalau ada aturannya, silakan. Tapi jika belum ada, sebaiknya dipertimbangkan pembentukan tim percepatan itu,” seru Maman, Senin (10/3/2025).
Dia mendaku tidak ingin tim percepatan diisi oleh tim transisi yang berjumlah tujuh orang. Alasannya, hingga kini dia belum tahu sepak terjang dan kemampuan tim Iqbal-Dinda. “Kalau satu dua orang tim Iqbal-Dinda yang punya kompetensi, oke. Tapi kalau tim percepatan jadi penampungan semua relawan, dan bukan para ahli atau teknoratik, ini yang enggak bisa kami terima,” tegasnya.
Maman bilang akan serius mengawal terbentuknya tim percepatan Gubernur Iqbal. Sebab, penggajian tim percepatan direncanakan bersumber dari APBD Provinsi NTB.
Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tiga fokus pembangunan selama menjabat, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. “Di sini tugas kami memastikan satu rupiah dana APBD itu harus bermanfaat hasilnya, dan bukan bagi-bagi kue kekuasaan,” bebernya.
Menurut Iqbal, tim percepatan akan diisi berbagai kalangan, termasuk mantan ASN serta individu yang memahami anggaran dan program pemerintahan. “Kemungkinan ini tidak diisi ASN karena ini nanti memperkuat kerja ASN dari dalam,” ujarnya, Sabtu (8/3/2025).
Iqbal mengklaim pola pembentukan tim percepatan masih dalam kajian agar tidak melanggar aturan. Dia juga menyebut ada anggota tim transisi yang akan masuk ke tim percepatan, karena telah memahami struktur anggaran.
“Itu sedang dipikirkan supaya tidak melanggar aturan. Belum kami putuskan berapa orang isinya. Ada orang dari tim transisi masuk tim percepatan sudah memahami struktur anggaran,” kata Lalu Iqbal.
Soal penggajian, dia berujar akan bersumber dari APBD Provinsi NTB. Hanya, meski diberi insentif dari APBD, tim ini diklaim berbeda dengan staf khusus pada era gubernur sebelumnya. “Jadi, bukan orang dikasih gaji tanpa kerja. Ini tim kecil kompak bisa berfungsi membantu percepatan,” jaminnya. rul
