POSMERDEKA.COM, BANGLI – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangli dalam semester satu belum memenuhi target. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPRD Bangli dengan OPD penghasil pendapatan seperti Dinas Perhubungan dan BKPAD, Kamis (20/7/2023). Raker dipimpin Ketua Komisi III, I Made Natis, dihadiri anggota I Nengah Darsana, I Made Sudiasa, dan I Wayan Merta Suteja.
Darsana mendesak eksekutif agar lebih menuntaskan tunggakan pajak asli daerah kepada wajib pajak yang masih membandel. Alasannya, persoalan ini terjadi sejak lama dan menjadi salah satu temuan BPK RI yang terus “berulang tahun”, sehingga harus segera ditindaklanjuti. Misalnya pajak kendaraan berupa kir yang masih belum terlaksana secara maksimal.
Masalahnya apa, belum bisa dijelaskan Dinas Perhubungan. ”Saya lihat Dinas Perhubungan kurang melakukan gebrakan, inovasi seperti melakukan pendekatan secara preventif, mendatangi rumah pemilik kendaraan yang belum dikir, atau melaksanakan sidak di jalan umum,” ujarnya.
Dinas Perhubungan hanya menunggu berapa yang datang untuk melakukan kewajibannya, sehingga PAD Bangli sangat rendah. Termasuk penyeberangan di Dermaga Kedisan, dari target Rp 60 juta baru tercapai Rp30, juta dengan alasan banyak melakukan penyeberangan melalui Desa Terunyan.
Jika demikian yang terjadi, perlu dibuatkan paket wisata. “Mungkin Kadisnya baru dan belum melaksanakan Gerakan Bangli Jengah melalui lompatan lompatan,” sindirnya.
Dia berharap Dinas Perhubungan merapikan internalnya untuk membuat program memetakan potensi yang ada, dan meminimalisir kebocoran pendapatan, terutama di parkir. Seperti saat perayaan HUT Kota Bangli yang begitu ramai di Alun-alun, per hari hanya masuk Rp230 ribu. “Atau kurang maksimalnya juru parkir untuk memungut?” tudingnya. gia
