BANGLI – DPRD Bangli menggelar rapat gabungan dengan Kadis PUPR Bangli, I Dewa Ngakan Widnyana Maya, di ruang DPRD Bangli, Jalan Nusantara, Kubu, Bangli. Rapat dipimpin Wakil Ketua I Nyoman Budiada bersama anggota Jro Tindih, I Wayan Wedana, I Ketut Guna, I Nengah Darsana dan I Made Natih, Kamis (15/9/2022).
Rapat dengan agenda evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan membahas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023, diwarnai kritikan dan sentilan legislator Nengah Darsana kepada Kadis PUPR.
Darsana dengan gayanya yang khas mengkritik Kadis PUPR yang belakangan rajin turun ke lapangan, tapi tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota DPRD.
“Aneh, turun di wilayah saya, tapi tidak ada komunikasi apa pun. Padahal sebelumnya Pak Kadis say hello (berkomunikasi) dengan saya saat dia turun, belakangan ini tidak pernah (lagi),” sindirnya.
Meski begitu, dia juga mengapresiasi birokrat yang rajin turun ke lapangan itu. Sayang, kurang dilengkapi komunikasi dengan legislatif selaku wakil rakyat.
“Ini saya kritik, tolong ke depan kami dilibatkan dan diajak koordinasi. Jangan sampai di masyarakat ada selentingan anggota Dewan tidak tahu apa-apa, yang tahu hanya Kadis PU dan masyarakat,” tegasnya.
Darsana juga mempertanyakan mekanisme turunnya bantuan pengaspalan jalan dan mekanisme pengusulan. Dia mengklaim pernah langsung mengkomunikasikan membawa usulan, tapi tidak dapat. Dan, kata dia, kabarnya harus diusulkan melalui kelian atau perbekel ke Bupati guna mendapat persetujuan.
“Yang mana sih proses yang benar, biar kami selaku wakil rakyat bisa memberi penjelasan yang benar kepada masyarakat. Kami harap dalam menurunkan bantuan atau program harus ada asas keadilan,” tuntutnya.
Legislator I Wayan Wedana pada kesempatan itu mempertanyakan masalah penanganan banjir di Kota Bangli, khususnya di Jalan Candrawasih. Politisi PKPI ini minta untuk jalan Candrawasih ada pembongkaran drainase, karena banyak ada endapan di dalamnya.
“Di depan Kantor Pos sejatinya ada saluran air tapi telah tertutup. Begitu ada air berlebihan, di sana langsung meluap,” ungkapnya.
Di kesempatan mendatang, dia minta apa pun itu harus ada perencanaan matang. Jangan sampai nanti saat kegiatan dieksekusi di lapangan justru tidak sesuai.
“Kami minta ke depan pengawasan pelaksanaan kegiatan diperketat, sehingga program pembangunan benar-benar dirasakan dan bermanfaat,” lugasnya.
Menjawab sentilan Darsana itu, I Dewa Ngakan Widnyana Maya mengaku turun untuk memberi motivasi dan melihat langsung kondisi di lapangan.Terkait tidak ada komunikasi, dia berjanji akan menghubungi anggota Dewan yang ada di wilayah yang didatangi.
Sementara terkait usulan I Wayan Wedana, dia berujar sudah merancang dan masih berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi. “Jalan Nusantara dan Jalan Kesumayuda itu wewenang Provinsi, agar nanti dalam revitalisasi pengerjaan tidak tumpang-tindih,” pungkasnya. gia
