DENPASAR – Pemkot Denpasar berhasil meningkatkan nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) di tahun 2020. Ibu Kota Provinsi Bali ini sukses meraih nilai 91,30 persen. Demikian terungkap saat pelaksanaan Rapat Evaluasi MCP Kota Denpasar tahun 2020 di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Kamis (25/2/2021).
Hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Wali Kota Denpasar, I Made Toya; Kasatgas V.1 Pencegahan Korwil V KPK RI, Sugeng Basuki; Kasatgas V.3 Penindakan Korwil V KPK RI, Abdul Haris; PIC Wilayah Bali Satgas V.1 Pencegahan Korwil V KPK RI, Handayani; serta instansi terkait di lingkungan Pemkot Denpasar dengan penerapan protokol kesehatan.
Plh. Wali Kota Made Toya menyampaikan apresiasi atas pencapaian MCP Kota Denpasar tahun 2020 telah mencapai nilai 91,30 persen, lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 85 persen. Di Bali sendiri, nilai MCP Kota Denpasar tahun ini menduduki peringkat ke-2 dari seluruh pemerintah daerah se-Bali. “Capaian ini tidak terlepas dari kerja keras semua perangkat daerah, serta pembinaan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,” ujarnya.
Menurut Made Toya, capaian ini hendaknya tetap menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan lagi. “Pemerintah Kota Denpasar juga terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi,” jelasnya.
Dia mengajak semua pihak khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), untuk selalu menjaga integritas dalam mengawal pelaksanaan PBJ guna menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Plt Inspektur Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih, menyampaikan, dari 8 area intervensi yang diukur capaiannya dalam penilaian MCP, terdapat 2 area yang mendapat skor 100 persen yaitu tata kelola dana desa dan manajemen ASN.
Menurut hasil evaluasi yang disampaikan KPK RI, dengan nilai MCP 91,30 persen, maka secara nasional, Kota Denpasar termasuk dalam jajaran tiga besar kota dengan nilai MCP terbaik se-Indonesia, dan menduduki peringkat ke-14 dari 542 pemerintah daerah se-Indonesia yang diukur MCP-nya.
Dia menambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh KPK RI kali ini untuk memberikan sosialisasi peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, mengevaluasi secara bersama-sama tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi di Bali. rap
