DENPASAR – Sangat bergantung dengan sektor pariwisata sebagai kebutuhan tersier, membuat ketahanan ekonomi Bali yang didominasi usaha terkait pariwisata sangat ringkih ketika menghadapi badai pandemi Covid-19. Namun, di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menangah (UMKM) justru bisa bertahan. Karena itu, Partai Golkar mendorong UMKM diprioritaskan dalam menghadapi kenormalan baru (new normal) sebagai adaptasi di tengah pandemi.
Pandangan itu dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, dalam webinar bertema “Strategi Operasional Pembangunan Sektor Industri dan UMKM Bali di Era New Normal” yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Bali, Selasa (22/6/2020). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dengan Sugawa sebagai pembicara utama, dengan moderator Komang Suarsana.
Menurut Sugawa, karena pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi Bali, ada kelemahan ketika wabah global melanda. Dalam triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi Bali anjlok menjadi minus 1,14 persen. Sebagai jalan keluar, harus ada keseimbangan baru ekonomi antara sektor primer, sekunder dan tersier dengan UMKM sebagai prioritas.
Akademisi Undiknas Denpasar, Gede Sri Darma, berkata UMKM mesti dibekali untuk mampu bertahan dan melanjutkan masa depan saat kenormalan baru. Untuk permodalan, pemerintah bisa menerbitkan obligasi daerah karena sekarang pajak sulit diperoleh akibat banyak usaha tutup. “Pusat silakan terbitkan obligasi untuk biaya pemuklhan dan stimulus ke masyarakat. Upayakan UMKM lari kencang dan kuatkan daya beli masyarakat dengan bantuan sosial,” ujar guru besar tersebut.
Berhubung sekarang tak boleh berkerumun, dia menilai mesti diwacanakan agar UMKM memakai transaksi digital. Menjaga eksistensi UMKM sangat penting, agar jangan sampai lelucon UMKM sama dengan “Usaha Mikro, Kecil dan Mengecil” lantaran tidak siap menghadapi perubahan. “Semoga pemulihan ekonomi kita bisa menjadi tradisi baru dari cara tradisional ke digital,” pesannya.
Direktur Badan Pengelola Usaha Unud, Sayu Ketut Sutrisna Dewi, menyebut transaksi dunia usaha saat ini terjun bebas. Misalnya produk makanan, kini anjlok sampai 40 persen. Dia melihat kebijakan pembatasan sosial dan fisik tidak bisa berkepanjangan karena berdampak pada roda ekonomi, sedangkan kehidupan masyarakat harus tetap jalan.
Pentingnya perhatian kepada UKM, cetusnya, karena selama ini semua pihak, termasuk kalangan akademisi, sibuk fokus ke usaha besar. Padahal realitanya 99 persen usaha di Indonesia tergolong UKM, dan terbukti menjadi penyangga saat krisis melanda. “UKM itu 89,2 menyedot tenaga kerja, memberi 99 persen lapangan kerja, menyumbang 66 persen untuk PDB, dan total investasinya mencapai 58 persen. Hanya, kelemahan UKM itu belum biasa buat laporan transaksi keuangan, lemah manajamen keuangan, dan sulit mengakses permodalan,” ungkapnya.
UKM bisa bertahan, sambungnya, karena fleksibilitas operasional, birokrasi tidak panjang, pelaku yang terlibat di satu usaha sedikit, dan ada kecepatan inovasi. Kemudian struktur biaya rendah karena pasar tidak luas, dan produksi juga fokus ke satu hal, misalnya membuat gantungan kunci. “Fleksibelitas itu misalnya ada yang dulu jual busana, sekarang jual makanan. Ini membuat UKM fleksibel dan mudah banting setir,” pungkasnya.
Dalam pandangan Pande Agus Permana Widura selaku Ketua BPD Hipmi Bali, tidak bisa Bali terus-terusan fokus pariwisata. Dua kali dibom teroris tahun 2002 dan 2005 sebagai contoh betapa rentan pariwisata. Karena itu, serunya, sejak bom Bali II Hipmi mencoba menyeimbangkan bisnis satu dengan lainnya. hen
