POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2027, di Wantilan Sabha Prakerti, Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi tahapan krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029, demi memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah Karangasem.
Dalam sambutannya, Parwata menegaskan penyusunan RKPD merupakan amanat regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. RKPD 2027 dijabarkan sebagai implementasi tahun kedua visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Karangasem yang AGUNG melalui 17 Program Prioritas.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang strategis menggali permasalahan, menyelaraskan arah kebijakan, serta prioritas sasaran pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat,” ujar Parwata.
Dia berujar membuka ruang seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan untuk memberi masukan konstruktif. Dia juga berharap dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, menyoroti capaian indikator ekonomi makro daerah yang memerlukan perhatian serius seluruh jajaran birokrasi. Lima indikator utama pembangunan menjadi sorotan, yakni pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Gini Rasio.
“Dari lima indikator makro tersebut, pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, dan IPM kita masih menempati urutan terakhir dibandingkan kabupaten/kota lain di Bali,” ungkap Sedana Merta.
Kondisi tersebut, menurut Sedana Merta, harus menjadi cambuk bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan lompatan besar. Dia minta setiap jajaran merasa wirang dan jengah, agar tidak terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi kontribusi signifikan terhadap pencapaian target daerah.
“Saya mengajak seluruh stakeholder untuk jengah. Perangkat daerah harus melakukan upaya terobosan untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan program yang diusulkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, Sedana Merta menginstruksikan perangkat daerah penghasil di bawah koordinasi BPKAD, untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal. Selain itu, optimalisasi peluang pendanaan dari APBD Provinsi, APBN, hingga Bantuan Keuangan Khusus (BKK) harus dikoordinasikan secara intensif melalui Bappeda.
Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, melaporkan forum diikuti 120 peserta dari unsur DPRD, perangkat daerah, Majelis Desa Adat, hingga organisasi profesi. Tahapan penyusunan telah berjalan sejak Desember 2025, termasuk pendampingan usulan desa dan pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Widiantara memaparkan jadwal lanjutan berupa Musrenbang Kecamatan pada 18–27 Februari 2026 dan Forum Perangkat Daerah pada Maret mendatang. Pemkab Karangasem menarget penetapan RKPD 2027 pada akhir Juni 2026 agar proses pembangunan dapat berjalan terarah, terukur, dan partisipatif. nad
