POSMERDEKA.COM, BANGLI – Dianggap mengganggu aktivitas warga terutama saat upacara keagamaan, Prajuru Desa Adat Jehem, Kecamatan Tembuku mendatangi DPRD Bangli, Kamis (12/2/2026). Kedatangan tokoh masyarakat ini untuk mempertahankan aspirasi pembongkaran aset berupa talang air, yang melintang di atas jalan utama. Pertemuan difasilitasi Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, serta dihadiri Bagian Hukum, Aset, dan Dinas PUPR Perkim Bangli.
Bendesa Adat Jehem, Ketut Lenju, mengatakan, posisi talang air membelah badan jalan utama dan kini tidak lagi berfungsi. Keberadaannya sangat mengganggu saat piodalan di Pura Dalem, karena menghalangi jalur tradisi pelelawatan menuju pura. “Karena ada talang air, untuk menuju Pura Dalem harus melewati pemukiman warga. Persetujuan dari subak untuk pembongkaran sudah ada, bahkan kami sudah menelusuri hingga ke BWS Bali-Penida, dan ternyata tidak tercatat sebagai aset,” jelas Lenju.
Kabid Aset BKPAD Bangli, Sang Kompiang Gede Suyastawan, menyatakan, pembangunan infrastruktur di Daerah Irigasi Uma Bila tahun 1986 memang tercatat, tapi tidak merinci detail bangunan talang tersebut. Suyastawan memastikan aset tersebut tidak tercatat milik daerah.
Kabag Hukum Setda Bangli, Nyoman Purnamawati, menekankan perlunya penelusuran untuk kepastian hukum. Jika memang tidak tercatat di daerah maupun Balai, pembongkaran harus didukung dokumen jelas dan pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan administrasi tersebut.
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menegaskan, talang air tersebut sudah kedaluwarsa, rusak berat, dan sangat membahayakan keselamatan. Kondisi ini diperparah dengan terhambatnya prosesi keagamaan warga Desa Adat Jehem. “Hasil penelusuran menunjukkan talang air tidak tercatat sebagai aset kabupaten, Balai, maupun Provinsi. Kesimpulannya, Kabag Hukum akan memfasilitasi dokumen pembongkaran,” tegas Suastika. gia
