Bupati Mahayastra Sampaikan Empat Pengantar Ranperda

  • Whatsapp
SIDANG paripurna penyampaian pengantar empat raperda. Foto: adi
SIDANG paripurna penyampaian pengantar empat raperda. Foto: adi

GIANYAR – Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengharuskan pemerintahan daerah menyelaraskan peraturan yang ada. Terkait hal itu, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyampaikan empat pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gianyar di hadapan 30 anggota DPRD saat sidang paripurna di DPRD Gianyar, Jumat (12/11/2021).

”Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya, berdampak kepada peraturan daerah di kabupaten yang harus disesuaikan dengan kondisi hukum saat ini,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut dia menguraikan, penyampaian pengantar ranperda untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ perihal Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Juga Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/7060/Otda perihal tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Anom Masta, tersebut, Mahayastra menyampaikan pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Gianyar. Keempat ranperda tersebut dilengkapi dengan naskah akademik/kajian, dan telah melalui pembahasan dengan Tim Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar.

Baca juga :  OSIS SMPN 3 Denpasar Peduli, Berbagi Sembako untuk Warga Terdampak Pandemi

“Keempat Ranperda itu disusun untuk terciptanya tatanan pemerintahan yang baik dan terstruktur, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” paparnya.

Dengan disampaikannya ranperda itu, Mahayastra berharap dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut. Dia ingin ranperda ini segera mendapat pembahasan melalui rapat-rapat kerja pansus, sehingga segera dapat ditetapkan. Setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, sambungnya, maka ketentuan-ketentuan dalam perda tersebut akan digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di Gianyar.

Atas komitmen serta kemitraan antara eksekutif dan legislatif yang tetap terjaga dengan baik dan harmonis dalam bingkai Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bupati Mahayastra mengucapkan terima kasih. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.