GIANYAR – Bendesa Adat Batuyang, Desa Batubulan Kangin, Sukawati dinilai otoriter oleh salah satu warganya, karena mengambil kebijakan tanpa melalui paruman krama. Opininya itu diungkapkan dalam akun media sosial (medsos) Facebook (FB) Guru Sukarta yang diunggah pada Minggu (21/3/2021).
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Bendesa Adat Batuyang, pemilik akun minta Bendesa tidak otoriter dan semau gue dalam mengelola dana masyarakat. Pemilik akun meminta agar Bendesa menggunakan mekanisme yang benar, apalagi sekarang pandemi. Begini isi suratnya.
“Surat terbuka. Om Swastyastu. Yth. Jro Bendesa Batuyang. Dg terpaksa melalui media ini kami selaku krama menggunakan hak kami. Jro Yth sampunan otoriter, semau gue dalam mengolah dana masyarakat. Gunakan mekanisme yang benar!! Apalagi sekarang pandemi.. Acuan jro adalah perda no 4th 2019. Salah satu pasal menyebutkan segala kebijakan strategis pembangunan desa adat keputusan terakhir ada di paruman krama desa!!! Apakah sudah pernah Jro lakukan ini?? Jika blom berarti jro melanggar isI Perda Desa adat sbg payung hukum melaksanakan pemerintahan desa adat dan penglolaan keuangan desa adat… Jika jro memaksakan kehendak spt ini..Selaku krma kami berhak protes ke majelis dESaa adat…bahwa cara Cara otoriter jro gunakan dalam memimpin desa ini.. Sekali lagi ini pandemi…. Mhn turunkan nafsu membuat proyek yang urgensinya tidak mendesak!!! Suksme!!,” tulis Guru Sukarta dalam akun FBnya.
Pemilik akun, I Made Sukarta, yang dimintai konfirmasi atas tulisan itu, Senin (22/3/2021) menegaskan dia berani menilai bendesanya otoriter, karena dalam mengambil kebijakan tidak berdasarkan hasil paruman krama. Salah satunya rencana renovasi kantor LPD Batuyang. “Bendesa tidak pernah menyampaikan RAPBDes tahunan ke hadapan masyarakat. Begitu juga dengan rencana renovasi kantor LPD,” jelasnya.
Menurutnya, saat masa pandemi ini renovasi kantor LPD tidak begitu mendesak. Dua banjar minta ditunda renovasi itu, dan dana Rp380 juta untuk renovasi LPD sebaiknya dialihkan untuk sembako kepada krama. Juga untuk membantu biaya ngaben massal yang akan dilaksanakan pada Juli 2021, karena pemerintah saat ini tidak bisa membantu dana pengabenan.
Jika surat terbukanya tidak direspons, dia berkata akan bersurat ke Majelis Desa Adat Kecamatan. Intinya, agar pengambil keputusan tidak asal-asalan. Sukarta juga menyebut dua tahun Bendesa tidak pernah menyampaikan rancangan anggaran dan program yang jelas ke krama. “Ini tiap hari jadi gunjingan warga,” klaimnya.
Bendesa Adat Batuyang, Ketut Dana, yang dimintai komentar, berkata rencana renovasi kantor LPD datang dari pengelola LPD pada tahun 2019. Alasannya, LPD tertutup pasar, dan kurang ruang, sehingga pihak pengelola ingin ada pembangunan kantor baru. Saat itu, kata Dana, dia selaku pengawas tidak berani memutuskan. Dia minta pengelola berbicara dengan prajuru desa dan sabha desa, dan kemudian disetujui.
“Tetapi sebatas direnovasi, menghadap ke utara yang sebelumnya ke timur. Juga penambahan beberapa ruang,” jelasnya.
Karena prajuru desa dan sabha desa setuju, dia minta prajuru menyosialisasikan di masing-masing banjar. Karena berselang lama, pengelola LPD menanyakan tentang renovasi LPD. Dia pun melaksanakan paruman prajuru desa dan sabha pada Minggu (21/3/2021). Dalam kesempatan itu dia menanyakan soal sosialisasi, dan dari delapan banjar, ada enam yang setuju renovasi yaitu Nanjar Puseh, Tangkeban, Tampad, Delod Rurung, Dajan Ruung dan Banjar Mule. Yang minta ditunda yaitu Banjar Kenanga dan Buda Ireng.
“Karena 6 banjar sudah setuju, renovasi akan dilakukan. Tetapi pelaksanaannya belum ditentukan kapan,” sambungnya.
Ditegaskan, kalau memang harus minta persetujuan langsung dari krama, dia akan menggelar paruman krama. Tapi karena pandemi, belum bisa dilaksanakan secepatnya. Soal ide untuk membagikan sembako kepada warga, dia mendaku sudah direncanakan sesuai paruman prajuru desa dan sabha desa. “Pemberian sembako direncanakan menjelang Galungan,” pungkasnya. adi
