Bawaslu Sebut Coklit Tanpa APD Termasuk Pelanggaran, KPU Tunggu Spesifikasi Teknis

  • Whatsapp
WAYAN Wirka. Foto: gus hendra
WAYAN Wirka. Foto: gus hendra

DENPASAR – Ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi jajaran penyelenggara Pilkada 2020 menjadi hal yang dinanti. Jika kemudian tahapan pencocokkan dan penelitian (coklit) data dijalankan tanpa menaati protokol kesehatan mengenakan APD, siap-siap saja PPDP yang bertugas jadi “pasien” Bawaslu. Untuk menyamakan pemikiran terkait pemakaian APD itu, dua komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan dan IGN Agus Darma Sanjaya, mendatangi Bawaslu Bali, Senin (29/6/2020). Mereka menemui Kordiv Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka.

Ditemui usai pertemuan, Wirka berkata kedua institusi berkoordinasi untuk membahas tahap coklit yang akan dijalankan mulai 15 Juli sampai dengan 13 Agustus mendatang. Ini dilakukan karena memakai APD bagi penyelenggara termasuk dalam norma atau kewajiban. Ini berkonsekuensi jika tidak dilakukan maka digolongkan sebagai pelanggaran. “Hanya koordinasi biasa, menyamakan persepsi karena APD merupakan salah satu syarat saat penyelenggara ke lapangan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Jika sampai waktu coklit tiba tapi APD yang disyaratkan belum tersedia, Wirka bilang Bawaslu berpendapat bahwa ketika sudah masuk jadi norma maka APD wajib dipakai. Dengan lain ucap, sambungnya, jika KPU memang belum siap menyediakan APD, maka proses coklit jangan dilakukan. “Lakukan coklit pada saat sudah siap, dan kami minta secepatnya urusan APD itu diselesaikan agar tidak sampai melewati tahapan yang ditentukan. Tadi rekan KPU juga sepakat dengan pandangan kami,” ulas komisioner berpostur gempal itu.

Baca juga :  Usai Pelatihan, Sekda Bali Minta Relawan Covid-19 segera Turun Edukasi Masyarakat

Disinggung “penundaan coklit sampai APD teresedia” itu dapat mengurangi periode tahapan, Wirka menggeleng. Alasannya, KPU sudah mengatur rentangnya hampir sebulan, dan dia optimis PPDP dapat menyelesaikan. Selain itu setiap PPDP hanya mendata maksimal 500 orang sebatas lingkungannya sendiri. “Kalau sehari dapat 50 orang saja, hanya butuh waktu 10 hari. Jadi, tidak masalah jika ditunda ke lapangan misalnya tiga hari untuk menunggu ketersediaan APD,” tandasnya.

John Darmawan yang dihubungi terpisah menambahkan, KPU juga ingin pengadaan APD dilakukan secepatnya. Hanya, ada proses yang juga mesti diperhitungkan sampai APD sampai di PPDP, mulai pengadaan sampai distribusi. APD yang disediakan yakni masker, sarung tangan, pelindung muka, dan penyanitasi tangan.

Menurutnya, anggaran APD sudah tersedia dari APBN. Masalahnya, petunjuk spesifikasi teknis belum dirilis KPU RI. Seperti berapa ukuran standar penyanitasi tangan atau jenis maskernya. “Tunggu spesifikasi itu saja, besok (hari ini) kemungkinan sudah ada. Anggaran sudah di KPU kabupaten/kota,” terangnya.

Berbeda dengan PPDP yang wajib pakai APD, John berkata proses coklit tetap bisa dijalankan jika misalnya pengawas dari Bawaslu belum tersedia APD serupa. “Tadi kesepakatan dengan Bawaslu kami bisa tetap coklit jika pengawas tahapan belum ada APD. Tujuannya agar proses tahapan coklit tidak terganggu,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.