MATARAM – Bawaslu NTB menggagas program Desa Wisata Demokrasi pada tahun 2023 mendatang. Nantinya, Desa Wisata itu akan difokuskan di kawasan lingkar KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, Senin (5/12/2022) mengatakan, ide awal untuk mewujudkan hal itu berawal dari pernyataan Gubernur Zulkieflimansyah saat menerima audiensi Bawaslu NTB, beberapa waktu lalu. Pernyataan Gubernur itu langsung ditindaklanjuti Bawaslu, apalagi pariwisata menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB.
“Desa Wisata Demokrasi ini bukan soal bicara untung dan rugi biaya tiket. Desa Wisata Demokrasi ini adalah upaya Bawaslu dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di wilayah setempat, untuk melek terhadap Pemilu,” terangnya.
Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram itu memaparkan, Desa Wisata Demokrasi dalam konsepnya adalah bagaimana pengawasan partisipatif masyarakat di wilayah tersebut sangat tinggi dan berjalan efektif. Salah satunya, bagaimana masyarakat di wilayah itu dapat secara bersama-sama menolak adanya politik uang.
Untuk tahap awal, Bawaslu melakukan identifikasi di sejumlah desa di lingkar KEK Mandalika. “Nanti kami akan turunkan tim survei melalui pengawas lapangan untuk melihat tren politik uang dan partisipasi mereka dalam hajatan pemilu, baik nasional, Pilkada Gubernur, bupati hingga pemilihan kepala desa,” ungkapnya.
Dia memastikan stakeholder yang akan dilibatkan dalam menyukseskan Desa Wisata Demokrasi adalah Pemprov dan kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi NTB. Khusus kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi NTB, instansi ini memiliki banyak sekolah tingkat MA, baik swasta dan negeri.
Koneksitas program antara program demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu dengan program wisata yang jadi program unggulan Pemprov, sambungnya, akan menjadi langkah menarik masyarakat internasional supaya paham tentang demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, Bawaslu bertugas dan wajib mencoba mengkoneksikan program Pemilu dengan program wisata. Kesempatan menarik wisata ke dalam ajang demokrasi melalui pengawasan Pemilu, cetusnya, sangat efektif untuk dilakukan.
Pemilu bukan soal ruang formal semata, tapi “Sambil wisatawan menikmati keindahan panorama Mandalika, mereka bisa juga melihat kemajuan demokrasi di wilayah desa yang masuk lingkar KEK Mandalika, sebagai alternatif kunjungan mereka selama berada di Lombok,” urai Hasan.
Dia menambahkan, sebelum Desa Wisata Demokrasi diluncurkan, Bawaslu NTB akan melakukan perjanjian kerjasama bersama stakeholder terkait. Salah satunya Kakanwil Kementerian agama untuk melibatkan para siswa mereka, dan pondok pesantren untuk bisa masuk sebagai bagian dari pengelola program desa wisata demokrasi tersebut.
Termasuk pelibatan mereka sebagai duta-duta pengawasan Pemilu dalam konsep internasionalisasi pengawasan Pemilu di Indonesia. “Jadi, Desa Wisata Demokrasi itu konsepnya adalah masyarakatnya melek Pemilu, dengan target mereka bisa melakukan pencegahan dalam segala praktik yang masuk pada kerawanan Pemilu,” tandas Hasan Basri. rul
