POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Prinsip hidup Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap tindakan pengawasan pemilu, melalui penegakan kesetaraan hak bagi warga negara, penindakan pelanggaran secara adil, serta kepastian seluruh proses berjalan transparan. Pesan tersebut disampaikan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, usai upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026) di Bawaslu Bali.
Ariyani menjelaskan, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam praktik pengawasan yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berpihak pada keadilan. Pancasila bukan hanya simbol atau dasar negara yang dihafalkan, tetapi harus menjadi prinsip hidup dalam setiap tindakan pengawasan. “Dalam konteks pemilu, ini berarti memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan setara, setiap pelanggaran ditindak secara adil, dan setiap proses berjalan transparan,” ujarnya dalam upacara yang juga diikuti Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan; serta Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka.
Lebih lanjut Ariyani menguraikan, tantangan demokrasi hari ini tidak lagi bersifat konvensional. Arus informasi yang masif di ruang digital kerap memunculkan distorsi yang berpotensi merusak kualitas partisipasi publik, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila menjadi penting sebagai filter etis dalam menghadapi era disrupsi informasi.
“Ketika ruang publik dipenuhi oleh narasi yang tidak selalu berbasis fakta, maka nilai-nilai seperti kejujuran, persatuan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pijakan bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, sambungnya, Bawaslu Bali juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sikap ini sebagai wujud nyata pengamalan sila keempat, yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Partisipasi publik dinilai sebagai elemen krusial dalam memperkuat legitimasi proses demokrasi.
Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai kebangsaan dihidupkan dalam praktiknya. “Bawaslu Bali berkomitmen untuk terus menjaga integritas pengawasan sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi yang berkeadilan dan beradab,” tandasnya. hen
