Bangun IKN, PKS Tolak Penggalian Dana Sosial, Pemerintah Dituding Tak Adil

ANGGOTA Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama. Foto: ist

MATARAM – Pemerintah mengklaim dapat mengumpulkan dana untuk IKN melalui sumber dana lainnya, berupa pendanaan kreatif (creative financing), seperti crowdfunding (penggalian dana) dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).

Tak hanya itu, Pemerintah juga menganggap crowdfunding merupakan mekanisme sah untuk memperoleh pendanaan IKN, dengan alasan memberi kesempatan dan ruang bagi masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan IKN.

Bacaan Lainnya

PKS sebagai oposisi menolak penggalian dana model ini. Sebab, pendanaan dari urun dana ternyata akan dialokasikan untuk jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, misalnya: taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan.

‘’Artinya crowdfunding yang dimaksud oleh pemerintah adalah crowdfunding yang bersifat sosial, bukan komersial. Jadi, masyarakat jangan berharap mendapatkan imbal hasil dari crowdfunding ini,’’ ujar anggota Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (SJP), di Mataram, Senin (4/4/2022).

Anggota DPR Dapil Pulau Lombok ini mendaku sikap pemerintah sangat tidak adil. Pasalnya, justru dana-dana yang dikumpulkan dari investor diarahkan ke pembangunan yang bersifat komersil, seperti jalan tol. Dia menuding hal itu akan mendapatkan imbal hasil.

Baca juga :  Bawaslu NTB Matangkan Berkas Jawab Gugatan Sengketa Pilkada

Di sisi lain, crowdfunding masyarakat bersifat sosial. ‘’Jadi masyarakat diminta untuk membantu pemerintah dan investor dalam membangun IKN tanpa mendapatkan apa-apa,’’ tegas SJP.

Dia menegaskan menolak ketidakadilan ini. Karenanya, PKS meminta pemerintah tetap mengupayakan segala kebutuhan pembangunan IKN, baik yang bersifat komersil maupun sosial dengan menggunakan investor seperti yang dijanjikan.

‘’Itu pun harus dengan imbal hasil yang wajar, jangan sampai negara dibebani utang yang menggunung akibat kebijakan pembangunan IKN yang tidak tepat ini,’’ tegas SJP. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.