Bahas Ranperda Kepemudaan, Fraksi PDIP DPRD Klungkung Minta Penjelasan Akomodir Yowana Desa Adat

  • Whatsapp
KETUA DPRD Klungkung, AA Gde Anom, memimpin sidang paripurna DPRD, Kamis (29/4/2021). foto: ist

KLUNGKUNG – Fraksi PDIP DPRD Klungkung mempertanyakan sejauh mana Ranperda Kepemudaan Kabupaten Klungkung dapat mengakomodir karang taruna dan yowana desa adat. Hal tersebut dilontarkan saat pembahasan Ranperda dimaksud dalam sidang paripurna DPRD Klungkung, Kamis (29/4/2021).

Menurut Fraksi PDIP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan merupakan pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia terhadap peran penting pemuda. Peran pemuda dimulai dari pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908.

Bacaan Lainnya

Kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda pelajar dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998, yang membawa Indonesia memasuki masa reformasi.

Rentetan sejarah itu dinilai membuktikan pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Undang – Undang 40/2009 juga dipandang sebagai bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa.

Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.

“Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang–Undang Dasar 1945,” kata anggota DPRD Klungkung, I Made Satria, saat membacakan Pandangan Fraksi PDIP DPRD Klungkung.

Baca juga :  Bali Siap Tuan Rumah Program Kunjungan Pemilu, PWI Ajak Perangi Hoaks di Pilkada

Lebih lanjut Satria mengatakan, keberadaan organisasi karang taruna di desa-desa kondisinya nyaris tenggelam. Padahal organisasi ini ditegaskan kembali eksistensinya dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25/2019. Melihat itu, Fraksi PDIP DPRD Klungkung berpendapat organisasi karang taruna ini perlu mendapat prioritas pembinaan dan pendanaan, sehingga keberadaannya bergairah kembali.

Begitu juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, mewajibkan terbentuknya organisasi kepemudaan di desa adat yaitu yowana desa.

Menimbang hal-hal tersebut, fraksi ini minta Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menjelaskan sejauh mana Ranperda yang dibahas mampu mengakomodir karang taruna dan yowana desa adat.

Sebab, dalam Ranperda tentang Kepemudaan, Fraksi PDIP tidak menemukan adanya batasan umur yang diatur. “Padahal untuk tidak terjadinya kemubaziran dalam pelayanan pembinaan kepemudaan, maka perlu diatur di dalam Ranperda ini. Apa alasan Saudara tentang hal ini? Mohon penjelasan saudara Bupati,” pintanya. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.