Satgas KPK Tinjau Pelayanan Publik di Gianyar

  • Whatsapp
TIM Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan KPK Wilayah V melakukan kunjungan lapangan dan meninjau pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Gianyar. foto: adi

GIANYAR – Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian program koordinasi pemberantasan korupsi terhadap Pemkab Gianyar, Jumat (30/4/2021). Kegiatan ini dilakukan rutin tiga bulan sekali.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, capaianmonitoring centre for prevention (MCP) tahun 2020 yang disampaikan saat ini, Gianyar menempati posisi kelima kabupaten/kota se-Bali dan posisi ke-52 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan nilai 86,10 persen.

Bacaan Lainnya

MCP merupakan capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi.

Kepala Satgas Korsupgah KPK Korwil V, Sugeng Basuki, minta pelaksanaan pemerintahan di Gianyar selalu berdasarkan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Perencanaan dan penganggaran APBD juga wajib dilaksanakan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku,” pesannya saat meninjau pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Gianyar.

Menurut Sugeng, pihaknya mendatangi PMPTSP Gianyar untuk melihat perubahan dalam proses perizinan di Gianyar. Dia juga sempat menanyai masyarakat yang dijumpai tengah mengurus perizinan terkait bagaimana pelayanan Dinas PMPTSP.

Baca juga :  Tiga Pelabuhan (Sanur, Sampalan dan Bias Munjul) Hadiah Jokowi untuk Masyarakat Bali

Menurut masyarakat yang diwawancarai, pelayanan Dinas PMPTSP Gianyar mudah dan nyaman.
Sugeng juga bertanya apakah ada dimintai biaya, dan dijawab tidak ada. “Saya melihatnya cukup baik,” kata Sugeng, seraya berharap semua pelayanan ditingkatkan. Dengan kemajuan zaman sekarang, kata dia, masyarakat ingin yang mudah, cepat dan simple atau sederhana.

Karena itu, Sugeng berharap di Gianyar dibangun satu tempat semacam mal pelayanan publik, agar masyarakat tidak perlu ke mana-mana lagi untuk mengurus segala macam perizinan, cukup di satu tempat. “Masyarakat mau mengurus SIM, IMB, paspor dan lain-lain itu bisa di satu tempat. Itu harapan kami,” lugasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya, yang mendampingi Tim Satgas mengatakan, Bupati Gianyar punya rencana membangun mal pelayanan publik tahun 2021.

Mal itu rencananya dibangun di lahan yang saat ini disewakan untuk pertokoan di sebelah timur Bank Daerah Gianyar, dan pembangunan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Mal pelayanan publik tersebut tidak hanya untuk pengurusan izin di Pemkab, tapi juga terkait dengan kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain.

Wijaya menambahkan, saat ini masih proses pengkajian dan pendataan ke Badan Aset. “Kami tidak ingin membangun di atas lahan yang bukan milik kami, kami pastikan dulu, dan ini sedang diurus,” jelasnya.

Sesuai perencanaan, imbuhnya, kira-kira Agustus 2021 ini proses pembangunan akan dimulai. Dengan begitu, tahun 2022 dia berharap semua sudah terwujud, termasuk mal pelayanan publik tersebut.

Baca juga :  Sanjaya Minta Dukungan DPRD, Wujudkan Visi Misi Pembangunan Tabanan

Dalam monitoring ini, Tim Satgas Korsupgah juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh. Di tempat ini, Sugeng Basuki sempat mewawancarai seorang warga yang usai menerima vaksin terkait apakah ada pungutan atau apakah dipersulit dalam menerima vaksin. Lagi-lagi warga yang ditanyai menjawab “tidak”. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.